Menko Polkam: Jangan Biarkan Warga Jayawijaya dan Lanny Jaya Menunggu Pemulihan Pascakonflik

Jakarta, IDM – Pemerintah pusat dan daerah diminta bergerak cepat mempercepat pemulihan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan, masyarakat terdampak tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama untuk memperoleh penanganan.

Hal itu disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Lanny Jaya di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta.

“Kalimat yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ujar Djamari.

Menurutnya, percepatan pemulihan membutuhkan koordinasi yang konkret antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Setiap unsur pelaksana harus memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun saling menunggu dalam pelaksanaan program.

Baca Juga: Pemerintah Setop Pembakaran Lahan, Menko Polkam Djamari: Hari Ini Berhenti!

Djamari juga meminta pemerintah memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat yang telah dilaporkan pemerintah daerah.

Ia menilai penanganan tidak perlu berhenti pada pembahasan umum mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi, tetapi harus segera diarahkan pada kebutuhan konkret di lapangan.

“Saya tadi melihat para pembicara membahas soal perumahan, sekolah, dan lain sebagainya. Namun, yang harus dikerjakan yang utama adalah yang dilaporkan oleh Bupati, yaitu ada 333 rumah, 1 jembatan, 2 sekolah, 2 ruang sekolah SD, dan 1 PAUD,” katanya.

Djamari meminta proses administrasi segera diselesaikan, termasuk penyiapan surat kepada Menteri Sekretaris Negara.

Pada saat yang sama, kementerian/lembaga terkait diminta memperjelas pembagian tugas, penanggung jawab, serta target waktu pelaksanaan.

Langkah tersebut diperlukan agar proses pemulihan tidak terhambat persoalan koordinasi dan administrasi. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak konflik dapat segera ditangani secara terukur.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ultimatum Pelaku Karhutla: Usut Korporasi, Cabut HGU jika Terbukti Sengaja

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan bahwa pemulihan pascakonflik tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah dan fasilitas umum.

Pemerintah juga harus memastikan kehidupan sosial masyarakat kembali pulih sekaligus mencegah konflik serupa kembali terjadi.

“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” kata Pratikno.

Menurut Pratikno, pendekatan kultural diperlukan untuk memahami persoalan secara lebih menyeluruh.

Penanganan jangka pendek harus diarahkan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat, sedangkan langkah jangka menengah perlu menyentuh persoalan mendasar yang menjadi akar konflik.

Maka dari itu, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan secara cepat dan akurat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam proses verifikasi, penganggaran, hingga pembangunan agar tidak terjadi duplikasi bantuan ataupun masyarakat terdampak yang justru terlewat.

Baca Juga: Menko Polkam: Perangi TPPO dari Hulu, Negara Harus Mampu Deteksi Perekrutan Sejak Dini

“Gubernur dan Bupati lakukan pendataan di lapangan secara cepat dan akurat. Kalau pendataan tidak akurat, verifikasi tidak cocok, itu akan butuh waktu lama. Tadi para kementerian/lembaga sudah siap anggarannya. Tapi pendataan ini sangat penting, jangan sampai ada duplikasi dan jangan ada yang tertinggal juga,” ujar Pratikno.

Pratikno juga mengusulkan pembentukan rapat tim teknis untuk memperjelas pembagian pekerjaan masing-masing kementerian/lembaga. Termasuk di dalamnya mengidentifikasi pekerjaan yang dapat dilakukan BNPB melalui Dana Siap Pakai (DSP).

Ia membeberkan setiap program harus memiliki tenggat waktu yang jelas dan tidak berhenti pada pernyataan kesiapan semata.
“Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Atenius Murip menjelaskan penanganan konflik telah memasuki tahap pemulihan melalui proses rehabilitasi dan masih menunggu tahapan rekonstruksi.

Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya belum mampu membangun kembali 333 rumah masyarakat terdampak.

Rumah-rumah tersebut tersebar di tiga distrik, yakni Wouma, Wamena Kota, dan Hubikiak.

“Kami berharap Menko Polkam beserta seluruh kementerian dan lembaga dapat membantu kami dalam proses pemulihan ini,” kata Atenius.