Menko Polkam: Perangi TPPO dari Hulu, Negara Harus Mampu Deteksi Perekrutan Sejak Dini

Jakarta, IDM – Pemerintah memperkuat strategi nasional dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menggeser fokus penanganan dari sekadar penindakan menuju pencegahan, deteksi dini, pemutusan jaringan, hingga pemulihan korban.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan, ancaman TPPO yang semakin kompleks membutuhkan respons negara yang terintegrasi, terukur, dan berbasis data.

Hal itu disampaikan Djamari saat memimpin rapat koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (8/9).

Baca Juga: Presiden Tegaskan Penguatan Mitigasi Bencana Nasional

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua I GT PP TPPO, Djamari menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga tidak boleh berhenti pada pembagian tugas administratif.

“Forum ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas GT PP TPPO tidak berhenti pada pembagian tugas secara administratif, tetapi menghasilkan langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan,” tegasnya.

Menurut Djamari, penguatan deteksi dini menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai TPPO sebelum korban masuk lebih jauh ke dalam jaringan eksploitasi.

Deteksi harus dilakukan sejak proses perekrutan, keberangkatan, perlintasan perbatasan hingga penempatan korban di tempat kerja.

Perhatian khusus juga diarahkan pada ruang digital. Media sosial dan berbagai kanal digital kini menjadi salah satu sarana yang dimanfaatkan jaringan TPPO untuk mencari dan menjaring calon korban.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ultimatum Pelaku Karhutla: Usut Korporasi, Cabut HGU jika Terbukti Sengaja

Data Polri menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 385 perkara TPPO. Sementara pada periode Januari hingga 19 Agustus 2026, tercatat 98 perkara.

Sebagian korban merupakan WNI yang direkrut untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring atau online scam di luar negeri.

Djamari menilai data ini memperlihatkan bahwa TPPO telah berkembang menjadi ancaman multidimensi.

Modusnya tidak lagi terbatas pada pengiriman pekerja migran secara nonprosedural, tetapi juga mencakup eksploitasi seksual dan anak, perekrutan melalui media sosial, hingga perekrutan untuk jaringan online scam.

Baca Juga: Pemerintah Setop Pembakaran Lahan, Menko Polkam Djamari: Hari Ini Berhenti!

Oleh karena itu, pemerintah didorong tidak hanya mengejar pelaku lapangan, tetapi membongkar struktur jaringan secara menyeluruh, termasuk aliran pendanaan yang menopang aktivitas perdagangan orang.

“Keberhasilan GT PP TPPO tidak cukup diukur dari jumlah rapat, sosialisasi, maupun perkara yang ditangani,” kata Djamari.

Ia menegaskan, ukuran keberhasilan harus terlihat dari kemampuan negara mencegah perekrutan, mengidentifikasi dan melindungi korban secara cepat, memutus jaringan pelaku, serta memastikan korban memperoleh pemulihan dan mampu kembali menjalani kehidupan secara mandiri.