Jakarta, IDM – Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan tiga persoalan strategis di Aceh, yakni keberlanjutan dana otonomi khusus (Otsus), status dan tata kelola Lapangan Blang Padang, serta pengaturan bendera daerah.

Penyelesaian ketiga persoalan penting untuk memberikan kepastian hukum, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman menegaskan penyelesaian persoalan Aceh harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif dengan memperhatikan kekhususan daerah sekaligus menjaga keselarasan dengan kerangka hukum nasional.

Hal itu disampaikan Dudung saat memimpin rapat pembahasan isu-isu strategis Aceh di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta.

Rapat melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama, Kepala Bappisus, Kepala BIG, Ketua Komnas HAM, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

“Perdamaian Aceh merupakan aset bangsa yang harus terus kita rawat. Penghormatan terhadap kekhususan Aceh perlu diwujudkan melalui pembangunan yang berkeadilan, pemerintahan yang akuntabel, dan penyelesaian permasalahan yang menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Dudung.

Baca Juga: Menko Polkam Dudung Tekankan Pengawasan Kredibel untuk Perkuat Integritas Kejaksaan

Salah satu isu yang menjadi perhatian pemerintah adalah keberlanjutan Dana Otsus Aceh. Selama ini, dana tersebut menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, serta pemulihan Aceh setelah konflik dan bencana tsunami.

Namun, penurunan alokasi Dana Otsus dari 2 persen menjadi 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi keberlanjutan pendanaan.

Pembahasan harus mempertimbangkan kesinambungan pembangunan daerah, efektivitas penggunaan anggaran, serta kemampuan keuangan negara.

Dudung menekankan evaluasi Dana Otsus tidak cukup hanya melihat besaran anggaran, tetapi juga harus mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang perlu diperhatikan meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

“Kami berkomitmen menjaga keberlanjutan dana otonomi khusus untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pembahasan alokasi, jangka waktu, dan tata kelolanya perlu segera dituntaskan bersama DPR RI, disertai penguatan akuntabilitas dan manfaat yang terukur,” ujar Dudung.

Baca Juga: Komisi I DPR Bawa Agenda Parlemen Terbuka Indonesia ke Forum Asia

Persoalan kedua menyangkut status hukum dan tata kelola Lapangan Blang Padang. Penyelesaian masalah membutuhkan kejelasan mengenai status aset, dasar hukum pengelolaan, serta pengaturan pemanfaatan kawasan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang terkait.

Pemerintah juga menyoroti pentingnya memperhatikan aspek sejarah, wakaf, dan kekhususan Aceh, termasuk kepentingan pertahanan yang melibatkan Kodam Iskandar Muda.

Dudung menyatakan penyelesaian status lahan perlu ditempuh melalui langkah hukum dan administrasi yang jelas.

Pemerintah juga membuka ruang untuk mengkaji formula tata kelola bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pembagian tanggung jawab terkait pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan kawasan.

“Kami menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan penyelesaian status lahan Blang Padang secara adil dan berkepastian hukum, dengan memperhatikan aspek sejarah, wakaf, dan kekhususan Aceh. Langkah hukum dan administrasi perlu segera dituntaskan dengan pembagian tanggung jawab serta target waktu yang jelas,” ungkap Dudung.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai persoalan Lapangan Blang Padang bersama pengaturan bendera Aceh telah berlangsung terlalu lama dan perlu segera diselesaikan.

“Kita segera selesaikan secepat mungkin agar tidak menjadi beban sejarah,” ujar Yusril.

Baca Juga: Kemenko Polkam Perkuat Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan, Lindungi Aset Strategis TNI

Kemudian, soal pengaturan bendera daerah Aceh yang telah bergulir sejak disahkannya Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Pemerintah menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.

Prosesnya harus memperhatikan penghormatan terhadap identitas dan kekhususan Aceh, semangat perdamaian Helsinki, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

“Kami menekankan agar persoalan bendera Aceh segera diselesaikan melalui dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Negara hadir untuk memastikan penyelesaian yang menghormati kekhususan Aceh, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat perdamaian dan persatuan dalam bingkai NKRI,” ungkap Dudung.

Terakhir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang disahkan pada 2006 merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan perdamaian setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MoU Helsinki.

Undang-undang tersebut memberikan sejumlah kewenangan khusus kepada Aceh, termasuk penerapan syariat Islam, pembentukan partai politik lokal, dan pemberian Dana Otsus.

“Undang-undang ini lahir dari MoU Helsinki untuk menjaga perdamaian,” kata Tito.