Jakarta, IDM – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, memberikan pengarahan secara daring kepada Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (2/11).

Arahan tersebut dilakukan dalam menyiapkan program Bangun Beranda Negeri untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan dan daerah terpencil, sekaligus menghimpun kebutuhan pembangunan di daerah sebagai penentuan prioritas penanganan.

Maruli menyebutkan bahwa program Bangun Beranda Negeri akan mencakup pendataan kebutuhan infrastruktur dasar, seperti pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, hingga fasilitas penunjang lainnya.

Baca Juga: Delegasi TNI AU Dalami Pengembangan Kekuatan Antariksa di AS

“Jadi, didata di daerah-daerah itu perlu jembatan berapa, perlu air bersih berapa, perlu fasilitas lain yang bisa kita kerjakan bersama,” jelas Maruli.

BNPPDT juga melakukan identifikasi terkait sejumlah persoalan fasilitas di kawasan perbatasan yang dinilai dapat segera diselesaikan. Untuk itu, Maruli menginstruksikan jajarannya agar menindaklanjuti temuan hambatan yang tidak memerlukan penanganan kompleks sehingga pelaksanaan pengerjaannya bisa dimulai pada tahun depan.

"Banyak hal tadi yang saya kira bisa segera kita selesaikan. Permasalahan-permasalahan yang saya kira tidak terlalu rumit, ya. Masalah fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa segera eksekusi," ujar Maruli.

Selain itu, dua persoalan seperti pengelolaan sampah dan ketersediaan listrik menjadi perhatian. Saat ini BNPPDT disebut Maruli sedang menyiapkan aspek legalitas penggunaan insinerator sebagai alternatif penanganan sampah di kawasan perbatasan.

Baca Juga: Di Tengah Misi Perdamaian di Kongo, Tim Patroli TNI Jalan Kaki 15 Km untuk Salat Jumat

Maruli mengatakan, perubahan nomenklatur BNPP menjadi BNPPDT membawa perluasan cakupan tugas dan tanggung jawab lembaga. Sehingga pengelolaan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada operasional PLBN, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah dan pengembangan daerah terpencil.

Dengan perluasan tugas tersebut, Maruli meminta Kepala PLBN berkoordinasi dengan Komandan Distrik Militer di wilayah masing-masing.

Maruli berharap, melalui langkah-langkah yang tengah disusun oleh BNPPDT, kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan terpencil dapat meningkat.