PARLEMEN
Berita parlemen dan kebijakan pertahanan Indonesia, pembahasan anggaran militer, pengawasan TNI, regulasi pertahanan, diplomasi pertahanan, serta keputusan strategis DPR.
DPR Desak Evaluasi Total Operasi Karhutla Usai Kecelakaan Helikopter Mi-17 di Kalteng
Komisi I DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur keselamatan dan armada operasi karhutla menyusul kecelakaan helikopter Mi-17V5 di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Baca selengkapnya →UPDATE TERBARU
PARLEMEN
Ribuan Nomor Strategis Diduga Disadap, DPR: Ancam Keamanan Nasional!
Anggota Komisi III DPR mendesak pembentukan Pansus Penyadapan guna mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap ribuan nomor telepon pejabat negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
DPR Desak TNI AD Usut Tuntas Jatuhnya Helikopter Mi-17 di Kalteng
Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mendesak TNI AD mengusut tuntas penyebab jatuhnya helikopter Mi-17 saat misi karhutla di Kalimantan Tengah, serta mengoptimalkan pencarian satu prajurit yang masih hilang.
Letjen TNI Ariyo Windutomo Ditunjuk jadi Plt Kepala KSP Gantikan Listyo
Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Komisi I DPR Dorong Presiden Kaji Pencabutan Bintang Mahaputera Listyo Sigit
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong Presiden Prabowo Subianto mengkaji kemungkinan pencabutan Bintang Mahaputera Adipurna Listyo Sigit Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal.
DPR Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal, Minta Penanganan Transparan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan menghormati penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan serta objektif.
El Nino Perparah Ancaman Karhutla Papua Selatan, DPR Tekankan Pemadaman Gambut
Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan membutuhkan strategi penanganan yang lebih intensif menyusul besarnya kawasan gambut dan kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino.
Ketua DPR RI Soroti Makna dan Tantangan Demokrasi
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti makna demokrasi yang lebih luas dari sekadar pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi, pada hakikatnya, adalah mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Komisi I DPR: Indonesia Harus Evaluasi Keanggotaan Board of Peace, Prioritaskan Kepentingan Palestina
Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus terus dievaluasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta komitmen memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal itu…
Komisi I DPR Ingatkan Batas Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demonstrasi
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya kejelasan batas kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan aksi demonstrasi.
Ketua DPR Puan Tekankan Akuntabilitas Penegakan Hukum Karhutla
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komisi I Dukung Sinergi Polri-Komdigi, Dorong Roadmap Penanganan Kejahatan Digital
Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, mendukung penguatan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat keamanan ruang digital. Ia meminta kerja sama kedua lembaga tersebut ditindaklanjuti dengan peta…
Komisi I DPR Bawa Agenda Parlemen Terbuka Indonesia ke Forum Asia
Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi perhatian dalam forum Asian Alliance for Parliamentary Openness (AAPO) Regional Summit 2026 di Gedung Parlemen Thailand, Bangkok, pada 25–27 Oktober 2026.
Wakil Ketua DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun!
Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan masukan substantif untuk mempercepat tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 260/PUU-XXIII/2025.