Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti makna demokrasi yang lebih luas dari sekadar pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi, pada hakikatnya, adalah mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada hak rakyat untuk memilih atau dipilih yaitu pemilihan umum atau pemilu lima tahunan. Hakikat demokrasi adalah mewujudkan aspirasi yang terkandung dalam suara rakyat, kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera," ujarnya dalam Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/11).

Baca Juga: Komisi I Dukung Sinergi Polri-Komdigi, Dorong Roadmap Penanganan Kejahatan Digital

Ia menuturkan, demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan. Melainkan cara hidup bersama yang dibangun melalui partisipasi, komunikasi dan pengalaman kolektif. "Demokrasi sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat harus menampilkan wujudnya dalam keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

"Disinilah kepemimpinan transformatif memperoleh tanggung jawabnya yaitu mengubah kewenangan menjadi pengabdian, aspirasi menjadi kebijakan, dan kekuatan bersama menjadi kemajuan bangsa," jelasnya.

Oleh sebab itu, ujarnya, menjadi tanggung jawab bersama untuk menaklukkan segala tantangan yang ada guna memastikan demokrasi politik berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar bermuara pada keadilan sosial dan kesejahteraan.

Baca Juga: Komisi I DPR: Indonesia Harus Evaluasi Keanggotaan Board of Peace, Prioritaskan Kepentingan Palestina

Dalam mengawal tujuan tersebut, ia menuturkan bahwa DPR RI terus melakukan transformasi dan meningkatkan kinerjanya dalam merespon aspirasi rakyat, memperkuat dan mempertajam substansi undang-undang, mengawal uang rakyat dalam APBN, serta memastikan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada rakyat.

"Kami menyadari bahwa transformasi DPR RI belum selesai dan tidak selalu berjalan mudah. Masih terdapat keterbatasan kelembagaan, perbedaan kepentingan politik, budaya politik, serta kesenjangan antara harapan rakyat dan hasil kerja yang mampu kami wujudkan. Semua itu harus menjadi bahan instrospeksi dan pembenahan, bukan alasan untuk berhenti melakukan perubahan," imbuhnya.