DPR RI

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang menolak revisi Undang-Undang TNI agar menjaga kondusivitas dalam menyampaikan kritik.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi membeberkan proses perekrutan prajurit yang nantinya akan ditempatkan di Kementerian/Lembaga sesuai Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI menghormati setiap warga negara jika Undang-Undang (UU) yang baru disahkan DPR RI digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memastikan hasil revisi Undang-Undang TNI bukan untuk ekspansi militer di jabatan sipil.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi merespons pascakeputusan DPR RI mengesahkan revisi Undang-undang (UU) TNI. Menurutnya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tegas meminta anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini atau mengundurkan diri.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penempatan jabatan TNI aktif di 14 kementerian dan lembaga sudah relevan sesuai kebutuhan negara.

TNI AD dari Kodam Jaya Jayakarta mengerahkan 800 personel bantu pengamanan demo Rancangan Undang-undang (RUU) TNI di gedung DPR RI. Menurut Wakapendam Jaya, Letkol Inf M Wirya Arthadiguna hal ini sesuai prosedur dan atas permintaan dari Polri.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons RUU TNI yang saat ini tengah dibahas di DPR RI. Dalam RUU TNI terdapat rencana penambahan masa pensiun prajurit hingga 60 tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (18/2) resmi menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang berarti harus dirampungkan pada tahun ini.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan TNI AD akan mengerahkan 21.238 personel untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di DPR RI tanggal 20 Oktober 2024 mendatang.

Letjen TNI (Purn) M Herindra baru saja mengikuti fit and proper test di DPR RI, Rabu, (16/10). Dia jadi satu-satunya calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan tunjangan kinerja (Tukin) prajurit TNI pas-pasan. Hal ini dikatakannya usai ditanya Komisi I DPR RI terkait pengajuan tukin yang diminta TNI.

Sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terhadap UUD 1945 kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/11/2023).

Ketua DPR RI, Puan Maharani memastikan telah menerima surat presiden (surpres) yang mengusulkan nama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menanggapi peluang dirinya untuk menjadi Panglima TNI, menjelang masa pensiun Laksamana Yudo Margono, pada bulan depan.