Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan menghormati penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan meminta penanganan perkara dilakukan secara transparan serta objektif.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti makna demokrasi yang lebih luas dari sekadar pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi, pada hakikatnya, adalah mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi perhatian dalam forum Asian Alliance for Parliamentary Openness (AAPO) Regional Summit 2026 di Gedung Parlemen Thailand, Bangkok, pada 25–27 Oktober 2026.
Kebutuhan tanah untuk mendukung pengembangan organisasi dan kesiapan operasional Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria di DPR RI.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas insiden terbaliknya kapal motor penumpang (KMP) Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyelidiki dugaan perubahan fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perkebunan sawit.
DPR RI menyetujui permohonan pemerintah untuk melakukan pemindahtanganan melalui mekanisme lelang terhadap satu unit kapal eks-KRI Ki Hajar Dewantara-364 milik Kementerian Pertahanan/TNI Angkatan Laut.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini semakin meluas di sejumlah wilayah Indonesia.