DPR Minta Lahan Bekas Karhutla yang Berubah jadi Sawit Diselidiki

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyelidiki dugaan perubahan fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perkebunan sawit.

Puan menilai praktik semacam itu tidak boleh dibiarkan apabila terbukti terjadi.

Hal itu disampaikan Puan dalam merespons maraknya karhutla di sejumlah daerah, termasuk Sulawesi Selatan dan Papua, serta informasi mengenai lahan bekas terbakar di Kalimantan Barat yang kemudian disebut berubah menjadi lahan sawit.

“Apakah hal-hal yang terkait karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu. Dan itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera diselidiki,” kata Puan.

Baca Juga: DPR Dorong Pemerintah Bongkar Hulu Perekrutan WNI untuk Militer Asing

Menurut Puan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika api telah muncul. Pemerintah harus membangun sistem mitigasi dan antisipasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga.

“Untuk karhutla pun harusnya dilakukan seperti itu,” tegasnya.

Puan menilai persoalan karhutla membutuhkan koordinasi lintas sektor karena dampaknya tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Soal 8 WNI Disebut Gabung Militer Rusia

“Masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya,” tutur Puan.

Ia juga menyoroti dampak sosial yang muncul akibat bencana dan karhutla, termasuk gangguan kesehatan masyarakat akibat ISPA serta terganggunya pendidikan anak-anak.

“Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu, itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” katanya.

Baca Juga: DPR Setujui Lelang Ex-KRI Ki Hajar Dewantara, Komisi I Tekankan Tata Kelola Aset Pertahanan

Puan mengatakan pimpinan DPR akan menggunakan tim bencana yang dimiliki untuk mendorong pemerintah kembali menerapkan pola penanganan terpadu.

“Kami di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana, akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi,” kata Puan.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan penanganan karhutla dilakukan secara konsisten, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran setelah kebakaran terjadi.