Ketua DPR Puan Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga di Tengah Karhutla Berkepanjangan

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat yang terdampak kabut asap.

“Karhutla yang terjadi di berbagai daerah sampai sekarang masih belum bisa diatasi. Banyak masyarakat telah merasakan dampaknya baik dari sisi kesehatan, keamanan, dan sosial,” kata Puan.

Baca Juga: Houthi Serang Bandara Riyadh, Komisi I DPR Desak KBRI Perkuat Pemantauan WNI dan Bantu Jemaah Umrah

Puan menyoroti dampak karhutla yang semakin luas bagi kehidupan masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah dengan paparan asap berkepanjangan.

Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kabut asap meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan mengancam keselamatan kelompok rentan, termasuk anak-anak, balita, lansia, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang tercantum dalam rilis, sebanyak 174.694 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode Agustus hingga 21 September 2026.

Data dari tujuh provinsi prioritas penanganan karhutla itu juga mencatat sebanyak 40.363 balita sempat mengalami ISPA.

Baca Juga: Bandara Riyadh Dilaporkan Diserang, Komisi I DPR Minta Pemerintah Siapkan Kontingensi Evakuasi WNI

Dampak karhutla bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Dalam laporan per 9 September 2026, Kemenkes mencatat empat orang meninggal dunia akibat dampak karhutla, terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.

Penyebab kematian umumnya berkaitan dengan gangguan pernapasan akut.

“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat agenda perlindungan masyarakat selama Karhutla berkepanjangan,” tegas Puan.

Ia menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Kejelasan pembagian tanggung jawab antarlembaga diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi ketidakpastian ketika kondisi darurat berlangsung dalam waktu lama.

Setiap keputusan pemerintah dalam penanganan karhutla, kata Puan, harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Baca Juga: Rumah Dinas Perwira TNI Diduga jadi Markas Judol, Komisi I DPR Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

Ketika paparan asap mengharuskan warga membatasi aktivitas di luar rumah atau menyesuaikan kegiatan sehari-hari, pemerintah perlu memastikan dukungan yang memadai agar keselamatan tetap terjaga.

Puan juga menyampaikan apresiasi kepada petugas, relawan, dan masyarakat yang terus terlibat dalam upaya penanganan karhutla. Namun, ia menekankan bahwa kerja keras di lapangan harus diikuti kebijakan yang terintegrasi, sehingga pengendalian kebakaran tidak berjalan terpisah dari upaya melindungi masyarakat.

DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi-komisi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.