Komisi I DPR Bawa Agenda Parlemen Terbuka Indonesia ke Forum Asia

Jakarta, IDM – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menjadi perhatian dalam forum Asian Alliance for Parliamentary Openness (AAPO) Regional Summit 2026 di Gedung Parlemen Thailand, Bangkok, pada 25–27 Oktober 2026.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical, hadir sebagai pembicara sekaligus satu-satunya perwakilan Indonesia dalam forum regional tersebut.

Ia memaparkan perkembangan agenda parlemen terbuka Indonesia, termasuk capaian, tantangan, dan prioritas kolaborasi untuk mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam forum, Deng Ical membawakan makalah berjudul “The Indonesian House of Parliament and the Open Parliament Indonesia Agenda: Achievements, Challenges and Collaborative Priorities for a More Open Parliament.”

Makalah ini mengulas upaya penguatan keterbukaan informasi parlemen sekaligus pentingnya membangun mekanisme partisipasi publik yang efektif dalam proses penyusunan regulasi.

Baca Juga: Indonesia Gabung Aliansi Badr, Komisi I DPR Dorong Kolaborasi Pertahanan Empat Negara

Kehadiran Deng Ical menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan praktik dan agenda keterbukaan parlemen kepada komunitas parlemen regional.

Selain berbagi pengalaman, forum ini juga membuka ruang pertukaran gagasan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara Asia dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka.

Deng Ical menegaskan, demokrasi tidak semestinya berhenti pada penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi juga harus diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

“Keterbukaan parlemen harus diwujudkan melalui akses informasi yang memadai, proses penyusunan regulasi yang transparan, serta keterlibatan masyarakat yang bermakna. Publik tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan ikut memengaruhi proses pengambilan keputusan,” paparnya.

Menurutnya, keterbukaan parlemen perlu dipahami sebagai bagian penting dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.

Baca Juga: Ketua DPR Minta Relawan Perempuan Penanganan Karhutla Mendapat Perlindungan dan Dukungan Layak

Informasi yang mudah diakses akan membantu masyarakat memahami proses legislasi, sedangkan mekanisme konsultasi yang efektif memungkinkan aspirasi publik dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan.

Ia juga menekankan pentingnya meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna.

Konsep ini tidak cukup diwujudkan dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga harus disertai mekanisme yang memastikan masukan tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.

Maka itu, transparansi informasi perlu berjalan beriringan dengan akses masyarakat terhadap proses legislasi, konsultasi publik yang efektif, serta tindak lanjut yang jelas atas aspirasi yang disampaikan.

Dalam sesi diskusi, Deng Ical bertukar pandangan dengan sejumlah tokoh parlemen dan akademisi dari berbagai negara, yakni Tasha Goonerwardene dari Sri Lanka, James Khan dari Taiwan, Wong Chen dari Malaysia, Zoljargal Saikhan dari Mongolia, Sha Elijah Dumama dari Bangsamoro, Prageeth Maduranga dari AAPO, serta Prof. Akihiro Ogawa dari Melbourne University.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun!

Deng Ical didampingi M. Hanafi, Ketua Indonesia Parliamentary Center (IPC), yang menjadi mitra AAPO di Indonesia.

AAPO Regional Summit 2026 menjadi wadah pertukaran pengalaman mengenai transparansi proses legislasi, keterbukaan informasi, dan penguatan partisipasi masyarakat.

Forum ini juga mendorong negara-negara di kawasan Asia untuk memperkuat komitmen terhadap demokratisasi dan praktik pemerintahan terbuka.
Selain membawa agenda keterbukaan parlemen, Deng Ical memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia.

Upaya ini sejalan dengan kepentingan Indonesia dalam memperluas kerja sama internasional dan memperkuat peran diplomasi di berbagai forum regional.