Bandara Riyadh Dilaporkan Diserang, Komisi I DPR Minta Pemerintah Siapkan Kontingensi Evakuasi WNI

Jakarta, IDM – Pemerintah Indonesia diminta menyiapkan langkah kontingensi untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya situasi keamanan di Arab Saudi menyusul laporan serangan kelompok Houthi Yaman ke Bandara Riyadh.

Kesiapan mencakup pemetaan keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI), penguatan komunikasi darurat, dan perencanaan evakuasi apabila kondisi di lapangan mengharuskannya.

Anggota Komisi I DPR RI Iman Sukri mengatakan meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah harus direspons dengan langkah perlindungan yang terukur.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perwakilan Indonesia memiliki informasi yang memadai untuk menentukan tindakan sesuai perkembangan situasi.

Baca Juga: Rumah Dinas Perwira TNI Diduga jadi Markas Judol, Komisi I DPR Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

“Kita tidak tahu sampai kapan konflik ini berlangsung dan bagaimana perkembangannya ke depan. Pemerintah harus mengedepankan langkah antisipatif dan jangan menunggu sampai ada WNI yang menjadi korban baru bergerak,” ujar Iman di Jakarta, Senin (12/10).

Iman menyoroti insiden yang dilaporkan terjadi di Bandara Riyadh pada Minggu (11/10).
Gangguan terhadap fasilitas transportasi internasional dalam situasi konflik, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam mengantisipasi risiko terhadap mobilitas warga Indonesia.

Ia meminta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah memperbarui data WNI, mengidentifikasi lokasi konsentrasi masyarakat Indonesia, serta memastikan tersedianya saluran komunikasi yang dapat digunakan ketika keadaan darurat terjadi.

Hal ini untuk mempercepat penyampaian peringatan, mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan, dan menentukan prioritas penanganan jika situasi keamanan memburuk.

“Pendataan dan komunikasi dengan WNI harus diperkuat agar perwakilan RI dapat memetakan potensi kerawanan. Langkah penanganan secara tepat dapat ditentukan lebih awal jika kondisi keamanan memburuk,” kata Iman.
Ia juga menekankan pentingnya informasi resmi mengenai kondisi keamanan dan perubahan operasional transportasi.

WNI, khususnya jemaah umrah dan warga yang memiliki rencana perjalanan, perlu memperoleh informasi terverifikasi sebelum mengambil keputusan terkait pergerakan mereka.

Baca Juga: Wakil Komisi I DPR Desak Dugaan Judi Online di Rumah Dinas TNI Cijantung Diusut hingga Pengendali

“KBRI harus hadir sebagai sumber informasi resmi yang bisa diandalkan WNI. Pastikan warga mengetahui apa yang sedang terjadi, ke mana harus menghubungi perwakilan RI, dan bagaimana memperoleh bantuan darurat,” tegasnya.

Iman mengimbau WNI untuk mengikuti arahan otoritas setempat, menghindari lokasi berisiko, mengamankan dokumen perjalanan, dan menunda aktivitas yang tidak mendesak apabila kondisi tidak memungkinkan.
Ia menegaskan penanganan krisis harus dilakukan melalui koordinasi erat antara Kementerian Luar Negeri, perwakilan RI, dan instansi terkait.

Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan situasi serta mengawal upaya pemerintah dalam memastikan keselamatan warga Indonesia.

“Negara wajib hadir memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara di mana pun mereka berada,” pungkasnya. (Ykb)