Bangsa Indonesia dalam perjalanan mencapai kemerdekaan melalui banyak perjuangan dengan nasionalisme yang tinggi dan berani menentang penjajah dengan berbagai cara baik melalui diplomasi ataupun dengan mengangkat senjata demi terwujudnya kemerdekaan yang dicita-citakan.

Oleh: Kolonel Laut (PM) Juang Pawana, Kepala Sub Dinas Riset Sejarah, Dinas Sejarah Angkatan Laut

Jakarta, IDM – Para pemuda Bahariawan yang ikut andil dalam perjuangan Kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945 dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para Bahariawan yang tergabung dalam Laskar Banteng Laut ikut menghadiri dan mengamankan jalannya upacara Proklamasi Kemerdekaan sehingga bisa berjalan baik sesuai yang direncanakan. Laskar Banteng Laut adalah cikal bakal dari berdirinya BKR Laut di kemudian hari.

Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 22 Agustus 1945 dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan wadah perjuangan bangsa dengan tujuan untuk menjaga keamanan umum dalam negeri. Kemudian dari terbentuknya BKR, menjadi inspirasi dibentuknya BKR Laut pada 10 September 1945. Terbentuknya BKR Laut untuk membagi tugas dalam perjuangan mempertahankan wilayah Republik Indonesia sesuai dalam laporan BKR yang menjelaskan bahwa keamanan di pantai dijaga oleh para pelaut dan orang-orang yang bekerja erat dengan kepelautan.

Adapun Markas Besar BKR Laut merupakan tempat dicetuskan pembentukan BKR Laut. Dalam perjalanannya sejarahnya Angkatan Laut memiliki tujuh markas besar yang berpindah – pindah dan setiap markas memiliki rangkaian cerita perjuangan masing – masing.

Markas BKR Laut Pusat Jakarta

Mas Pardi sebagai pelaut senior sekaligus mantan anggota Gouvernement Marine (GM) yang berdinas di Jawa Unko Kaisya (Perusahaan Pelayaran di Jawa), menyikapi sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 dengan menghubungi Adam, Kepala Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) Jakarta. Mas Pardi bersama Adam kemudian mengumpulkan para guru dan siswa SPT serta pegawai kantor kemaritiman Jepang, Kaigun Heiho, dan mantan pelaut masa Hindia Belanda di gedung kesatrian SPT. Gedung kesatrian tersebut sekarang bernama Gedung Pusat Pelatihan Pengembangan Pendidikan (P4) Jakarta Pusat terletak di Jl. Budi Utomo nomor 3 (dahulu bernama jalan Vrijmetselaars Weg). Di gedung tersebut disepakati pembentukan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut Pusat pada 10 September 1945 dan mengangkat Mas Pardi sebagai Pemimpin Umum BKR Laut. Hal ini dilaporkan kepada Presiden Soekarno dan direstui.

Kompleks lembaga pendidikan yang menjadi markas BKR Laut Pusat ini merupakan warisan kolonial Hindia Belanda yang dibangun tahun 1906 dengan nama Koningen Wilhelmina School (KWS). Sebelum dibangun, lahan yang dipergunakan merupakan lapangan eksekusi mati (executie plein) pada tahun 1889. Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa-siswi keturunan Eropa dan pribumi pilihan seperti anak-anak bangsawan. Ketika Jepang menduduki Indonesia tahun 1942, kompleks pendidikan ini diambil alih dari Hindia Belanda. Oleh Jepang, kompleks ini dijadikan kesatrian siswa SPT Jakarta. Setelah proklamasi, seluruh kompleks ini menjadi markas pejuang BKR Laut Pusat hingga kedatangan Sekutu di Jakarta.

Baca Juga: Rekam Jejak Pembentukan Skadron Udara 32: Dari Antonov hingga Hercules

Pada 29 September 1945, rombongan pasukan Sekutu mulai mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok. Meskipun pasukan Sekutu berdalih kehadirannya untuk melucuti bala tentara Jepang dan memulangkan para tawanan perang, namun keberadaan kesatuan-kesatuan Belanda menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka bermaksud memulihkan kembali kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Situasi kian memanas ketika Sekutu dan Belanda mulai melancarkan serangkaian aksi provokasi seperti penangkapan dan melucuti senjata anggota BKR, kepolisian serta laskar, penggeledahan, pemeriksaan sekaligus menduduki beberapa gedung perkantoran. Akibatnya terjadi kontak senjata sengit antara pejuang Indonesia dengan prajurit Sekutu di Jakarta.

Mengingat semakin sengitnya bentrokan antara pejuang dengan pasukan Sekutu di berbagai daerah, pemerintah memutuskan untuk membentuk organisasi militer sesungguhnya. Melalui Maklumat Presiden Nomor 2/X tanggal 5 Oktober 1945 dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Agar Jakarta tidak mengalami nasib sama seperti Surabaya yang hancur akibat pertempuran besar antara pejuang Indonesia dengan Sekutu, pemerintah kemudian menyatakan Jakarta sebagai “Kota Diplomasi” dan seluruh kekuatan perjuangan dipindahkan ke luar kota pada 10 November 1945. Sejalan dengan keputusan pemerintah tersebut, BKR Laut Pusat memindahkan staf markas besarnya ke Yogyakarta. Pada 3 Januari 1946, Presiden beserta pejabat negara bergeser ke Yogyakarta dengan menggunakan kereta api, yang menandakan perpindahan ibukota RI.

Saat ini, kompleks pendidikan yang pernah menjadi markas BKR Laut Pusat ini terbagi dalam beberapa sarana pendidikan. Pada 10 September 1978 oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Letnan Jenderal Tjokropranolo, gedung ini diresmikan sebagai gedung perjuangan dan cagar budaya yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Hingga kini gedung ini masih tetap sama seperti pertama dibangun pada tahun 1906. Namun, sejak tahun 1979 menjadi SMK Negeri 1, beralamat di Jl. Budi Utomo nomor 7, Jakarta Pusat. Sementara gedung eks markas BKR Laut Pusat, kini menjadi Pusat Pelatihan Pengembangan Pendidikan (P4) Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Budi Utomo nomor 3.

Markas Besar Umum ALRI Yogyakarta

Setelah menerima instruksi untuk memindahkan seluruh kekuatan perjuangan keluar dari Jakarta, BKR Laut Pusat secara bertahap bergeser ke Yogyakarta. Di Yogyakarta, Pemimpin Umum BKR Laut Pusat Mas Pardi mengumumkan perubahan nama BKR Laut menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR )Laut pada 15 November 1945 dan menetapkan resimen TKR Laut yang berkedudukan di pelabuhan-pelabuhan dan disusun dalam struktur organisasi pangkalan. Pada 1 Desember 1945 dibentuk Markas Besar Tertinggi (MBT) TKR Laut yang berkedudukan di Jl. Gondokusuman Nomor 9. Mas Pardi diangkat sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Laksamana III.

Pada 25 Januari 1946, nama TKR Laut berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Laut. Secara internal, pada bulan Februari 1946, nama TRI Laut berganti menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI). Pada perkembangan selanjutnya, nama MBT TKR Laut diganti menjadi Markas Besar Umum (MBU) ALRI. Penggunaan nama ALRI diresmikan saat Konferensi ALRI di Lawang pada 19 Juli 1946, yang dihadiri Presiden Sukarno, Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan. Dalam konferensi tersebut ditetapkan bahwa Markas Besar Umum ALRI berkedudukan di Lawang dan Sub Markas Tertinggi di Yogyakarta. Namun karena masih terjadi friksi antara markas besar ALRI di Yogyakarta dengan Lawang, dilakukan reorganisasi dengan menetapkan Markas Besar Umum ALRI di Yogyakarta dan Kementerian Pertahanan ALRI di Lawang.

Baca Juga: Bakal Diangkat ke Film, Ini Alasan Pelabuhan Cilacap Pernah Dibumihanguskan

Guna membenahi organisasi ALRI, dibentuklah Komisi Reorganisasi ALRI (KRAL) pada 17 Maret 1948 yang diketuai oleh Kolonel Raden Subiyakto, Komandan Special Operations (SO) Sarangan. KRAL berhasil meredam dualisme kepemimpinan ALRI, melikuidasi TLRI serta menetapkan Corps Armada (CA) sebagai tenaga inti ALRI di masa datang. Setelah tugas KRAL dinyatakan selesai, Kolonel R. Subiyakto diangkat sebagai Kepala Staf ALRI (KSAL) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 44/A. Mil./48 tanggal 28 April 1948. Selain itu, MBU Yogyakarta ditetapkan sebagai markas besar ALRI.

Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA)

Memasuki pertengahan tahun 1948, situasi negara memanas sebagai dampak dari pelaksanaan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA). Puncaknya, meletuslah pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas pada 30 September 1948 dan selanjutnya dilakukan operasi pembersihan. Mendekati penghujung tahun 1948, KSAL Kolonel R. Subiyakto mempertimbangkan keadaan di Jawa sudah kian genting pasca-pemberontakan PKI. Terlebih lagi situasi perundingan antara Indonesia dengan Belanda semakin tidak jelas, sehingga dikhawatirkan Belanda akan kembali melancarkan agresi militernya. Oleh sebab itu, pembangunan kekuatan ALRI di Jawa dapat dikatakan tidak memungkinkan lagi.

Mempertimbangkan keadaan tersebut, KSAL memutuskan untuk mencari daerah lain yang dipandang lebih kondusif untuk membangun ALRI dan Aceh merupakan pilhan yang tepat. Demi menyelamatkan ALRI, KSAL memutuskan memindahkan markas besar ALRI bersama dengan unsur armada secepatnya ke Aceh. Pada bulan November, KSAL memerintahkan kepada Mayor R.E. Martadinata untuk menyiapkan kebutuhan organisasi sekaligus berkoordinasi dengan pejabat dan kesatuan TNI setempat di Aceh.

Mayor John Lie, salah satu komandan kapal cepat penerobos blokade mengusulkan bahwa Serang Jaya merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan Markas Besar Angkatan Laut (MBAL) sementara dan lokasi pendidikan para calon pelaut. Pertimbangannya, posisi Serang Jaya secara alamiah lebih aman dan terlindungi dari jangkauan kapal-kapal perang Belanda. KSAL kemudian memerintahkan penyiapan Serang Jaya sebagai MBAL sementara dan kompleks pendidikan ALRI bernama Training Station pada akhir November 1948. Adapun kompleks Serang Jaya merupakan area bekas perkebunan karet sejak masa Hindia Belanda. Setibanya di Kutaraja, KSAL menggelar rapat dengan para pejabat setempat membahas Staf ALRI di Aceh.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Militer Aceh Teuku Muhammad Daud Beureueh dan Panglima Tentara serta Teritorium Sumatera Kolonel Hidajat Martaatmadja bersedia membantu menyediakan seluruh keperluan Staf ALRI dan Training Station Serang Jaya. Rapat sepakat menamakan Staf ALRI di Aceh dengan nama Angkatan Laut Daerah Aceh (ALDA). Adapun MBAL Serang Jaya dipindahkan ke daerah Peunayong, Kutaraja. Sebagai Markas ALDA dipergunakan gedung bekas tangsi Tentara Jepang yang sebelumnya adalah Gedung Bank milik Belanda yang terletak di daerah Peunayong, Kutaraja. ALDA berkedudukan di Kutaraja hingga tercapai pengakuan kedaulatan di akhir tahun 1949.

Baca Juga: Pusat Komando Maritim Pulau Penyengat

Markas Besar TNI AL Gunung Sahari Jakarta

Seusai perang kemerdekaan di akhir tahun 1949, ALRI melakukan konsolidasi baik organisasi, personel dan material. Pada tahun 1950 dilakukan konsolidasi untuk tingkat markas besar. MBU ALRI Yogyakarta dan staf KSAL di Aceh termasuk yang berkedudukan di Komandemen Sumatera disatukan dalam satu lokasi. Sebagai Mabes ALRI digunakan kompleks perkantoran di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 66, Jakarta Pusat, peninggalan Departemen Marine KM.

Memasuki tahun 1971, dilakukan perubahan nama ALRI menjadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sejalan dengan kebijakan integrasi ABRI. Untuk itu dilaksanakan pemindahan secara bertahap Mabes ABRI dan Mabes angkatan ke daerah Cilangkap, Jakarta Timur, sebagai lokasi yang baru. Selanjutnya, kompleks Gunung Sahari dipergunakan sebagai Markas Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) yang pada tahun 2018 menjadi Komando Armada I. Pada tahun 2022 Mako Koarmada I pindah ke Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dan kompleks ini selanjutnya menjadi Mako Koarmada RI.

Markas Besar TNI AL (Mabesal) Cilangkap

Mabes TNI AL atau Mabesal yang baru berkedudukan di Cilangkap, Jakarta Timur. Mabesal diresmikan oleh Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani pada 2 September 1985. Pembangunan kompleks Mabesal Cilangkap dimulai sejak tahun 1976 menempati area seluas 20 hektar.