Langit Indonesia belum sepenuhnya aman. Setidaknya itu yang tergambar dari kondisi radar Ground Control Interception (GCI) saat ini. Dalam fase transisi yang genting, sistem pengawasan udara nasional diibaratkan seperti pesawat yang sedang mengisi bahan bakar di tengah badai dan menentukan arah ke depan.

Jakarta, IDM – Pakar strategi dari Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), Agung ‘Sharky’ Sasongkojati kepada Indonesia Defense Magazine mengemukakan secara kuantitas, jumlah radar GCI Indonesia masih jauh dari ideal.

Agung menyebut negara dengan bentang geografis seluas Indonesia tentu membutuhkan cakupan sensor yang bukan hanya luas, tetapi juga berlapis dan saling terintegrasi. Namun realitas menunjukkan bahwa Indonesia masih mengandalkan kombinasi radar lama dan sistem baru yang belum sepenuhnya terintegrasi.

“Tanpa pemenuhan target radar yang memadai, kedaulatan ruang udara kita hanyalah klaim di atas kertas tanpa daya pukul yang nyata,” terang Agung.

Masalah utama bukan sekadar jumlah, melainkan kualitas dan interoperabilitas. Agung mengatakan radar modern dituntut memiliki kemampuan 3D, tahan terhadap peperangan elektronik, serta mampu berbagi data secara real-time dengan pesawat tempur dan sistem rudal. Tanpa integrasi data link yang solid, kata Agung, radar hanya menjadi “mata yang tidak bisa bicara”.

Efektivitas sistem saat ini pun masih timpang. Wilayah strategis seperti Jawa dan Selat Malaka relatif terjaga, tetapi kawasan perbatasan dan Indonesia Timur masih menyimpan banyak celah. “Efektivitas kita masih ‘spotty’, kuat di pusat, lemah di pinggiran,” ungkapnya.

Agung menyatakan blind spot atau titik buta radar merupakan salah satu kelemahan paling kritis dalam sistem pertahanan udara. Di Indonesia, blind spot tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan jumlah radar, tetapi juga oleh faktor geografis seperti kontur pegunungan, luasnya wilayah laut, dan jarak antarpulau.

Baca Juga: Reis-Class dalam Radar Indonesia, Babak Baru Modernisasi Kekuatan Bawah Laut

Kawasan seperti Papua, Maluku, serta sebagian wilayah Kalimantan dan Laut Arafura, lanjut Agung, masih memiliki cakupan radar yang terbatas. Selain itu, arah selatan Indonesia menghadap Samudra Hindia seringkali luput dari prioritas utama, meskipun secara strategis tetap memiliki potensi ancaman.

Agung menuturkan blind spot tersebut membuka peluang bagi pihak asing untuk melakukan pengujian atau infiltrasi. Ancaman modern pun semakin kompleks mulai dari drone kecil hingga pesawat siluman yang tidak dapat dideteksi radar generasi lama.

Radar Tak Lagi Cukup

Agung menerangkan perkembangan teknologi militer global telah mengubah karakter ancaman udara secara fundamental. Jika sebelumnya ancaman utama datang dari pesawat tempur konvensional, kini spektrumnya jauh lebih luas dan kompleks.

Ia menjelaskan drone berukuran kecil dengan Radar Cross Section (RCS) rendah mampu menghindari deteksi radar tradisional. Rudal jelajah dapat terbang sangat rendah, mengikuti kontur bumi untuk menghindari radar. Sementara itu, pesawat siluman dirancang khusus untuk meminimalkan jejak radar, membuatnya sulit dideteksi bahkan oleh sistem yang relatif modern.

Apalagi, lanjut Agung, radar generasi lama terutama yang masih menggunakan pemindaian mekanis tidak dirancang untuk menghadapi ancaman seperti ini. Dalam banyak kasus, sistem tersebut tidak mampu membedakan antara ancaman nyata dan gangguan alami seperti burung atau clutter atmosfer.

Baca Juga: Pesawat Latih Tempur Leonardo M-346 F Block 20 Percepat Proses Transisi Pilot TNI AU

Akibatnya, Agung menegaskan terdapat risiko kesalahan deteksi meningkat baik dalam bentuk false alarm maupun kegagalan mendeteksi ancaman yang sebenarnya.

Ia pun menyarankan agar Indonesia tak hanya menambah radar. Agung mengatakan Indonesia membutuhkan pendekatan berlapis, seperti modernisasi teknologi, integrasi sistem, serta kehadiran radar terbang (AEW&C) untuk menutup keterbatasan radar darat. “Kita butuh ‘mata di langit’. Tanpa AEW&C, blind spot akan selalu ada,” pungkasnya.

Radar Baru, Strategi Baru

Sementara itu, TNI Angkatan Udara (AU) menerangkan terus menyiapkan langkah strategis untuk mengubah peta pertahanan udara Indonesia. Dengan rencana penambahan 25 radar baru, target yang ingin dicapai bukan sekadar peningkatan kapasitas, melainkan eliminasi total blind spot dalam pengawasan udara nasional.

Selama ini, keterbatasan jumlah dan distribusi radar menyebabkan adanya area yang tidak terpantau secara optimal. Kondisi tersebut menciptakan kerentanan, terutama di wilayah perbatasan dan jalur-jalur strategis internasional.

“Kita menempatkan radar-radar baru itu di tempat yang saat ini menjadi blind spot sehingga ke depan dengan penambahan 25 radar, seluruh Indonesia akan tercover oleh radar. Tidak ada daerah yang tidak bisa dipantau oleh radar. Ini berproses, Insya Allah pada tahun 2029, semua sudah terinstal sesuai rencana,” ucap KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono seusai memimpin upacara peringatan HUT ke-80 TNI AU di Mabesau, Jakarta, Kamis (9/4).

Baca Juga: Ikuti Latihan Pitch Black 2026, Ini Spesifikasi Pesawat Tempur T-50i Golden Eagle TNI AU

Dari perspektif pertahanan, langkah ini memiliki dua fungsi utama, yaitu meningkatkan kemampuan deteksi dini dan memperkuat efek penangkalan (deterrence). Negara yang mampu memantau wilayah udaranya secara menyeluruh akan lebih sulit untuk diuji oleh pihak asing.

Distribusi radar juga menunjukkan pendekatan yang lebih terarah. Selain mengganti sistem lama, pembangunan radar baru di lokasi seperti Takalar menegaskan fokus pada jalur ALKI yang menjadi urat nadi pergerakan global.

Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah radar. Integrasi sistem, kecepatan distribusi data, serta kesiapan infrastruktur pendukung akan menjadi faktor penentu.

Dengan target penyelesaian pada 2029, proyek ini menjadi salah satu investasi pertahanan jangka panjang yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir.