Jakarta, IDM – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan membutuhkan strategi penanganan yang lebih intensif menyusul besarnya kawasan gambut dan kondisi cuaca kering akibat fenomena El Nino.

Pemerintah didesak tidak hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca, tetapi juga memperkuat pemadaman darat dan pembasahan lahan untuk mencegah kebakaran berulang.

Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menilai karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Papua Selatan memiliki tantangan tersendiri.

Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan kembali menyala meskipun kobaran di permukaan telah berhasil dipadamkan.

Baca Juga: Ketua DPR RI Soroti Makna dan Tantangan Demokrasi

Berdasarkan data BNPB per 1 November 2026, kebakaran telah melahap 695 hektare lahan.
Dari 379 titik panas yang teridentifikasi, 171 titik api masih aktif dengan 253 hektare lahan dalam kondisi membara.

"Api yang terlihat padam di permukaan belum tentu mati di bawah tanah, sehingga risiko menyala kembali sangat tinggi jika tidak ditangani menyeluruh," tegas Usman di Jakarta, Selasa (3/11).

Ia menyoroti luas kawasan gambut Papua Selatan yang mencapai sekitar 1,12 juta hektare. Karakteristik gambut yang menyimpan material organik menjadikannya sangat rentan terhadap kebakaran, khususnya ketika menghadapi periode kekeringan.

Maka itu, pemerintah perlu memastikan strategi pemadaman dilakukan secara terintegrasi.

Baca Juga: Komisi I DPR: Indonesia Harus Evaluasi Keanggotaan Board of Peace, Prioritaskan Kepentingan Palestina

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang diperpanjang hingga 5 November 2026 harus berjalan beriringan dengan pengerahan personel pemadam, dukungan peralatan, serta pembasahan kawasan gambut kritis.

Usman menilai pembasahan lahan atau rewetting menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kelembapan gambut sekaligus mengurangi potensi kebakaran susulan.

"Langkah modifikasi cuaca harus diimbangi dengan kesiapan tim pemadam darat di titik terdepan. Pembasahan kawasan gambut yang rawan terbakar harus menjadi prioritas utama penanganan," ujarnya.

Selain aspek teknis, koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar seluruh sumber daya dapat diarahkan secara efektif.

Baca Juga: Komisi I DPR Ingatkan Batas Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demonstrasi

Penetapan status tanggap darurat oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan harus menjadi momentum untuk mempercepat mobilisasi personel dan peralatan ke wilayah terdampak.

Usman juga mengingatkan karhutla berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan kerusakan ekosistem. Pemerintah daerah diminta menyiapkan posko kesehatan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terpapar asap.

Komisi IV DPR RI, kata dia, akan mengawal dukungan anggaran dan sarana prasarana agar seluruh upaya penanganan berjalan optimal.

"Kami di Komisi IV DPR akan mengawal ketat penanganan bencana karhutla ini sampai seluruh titik api padam. Negara wajib hadir melindungi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian paru-paru hijau di kawasan timur Indonesia," pungkasnya.