Pemerintah Tolak Konser Israel Houghton, Komisi I DPR: Jangan Jadikan Panggung Hiburan Ruang Kampanye Politik

Jakarta, IDM – Pemerintah menolak memberikan izin penyelenggaraan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 24 Oktober 2026.

Keputusan tersebut mendapat dukungan dari Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal.

Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical menilai keputusan pemerintah perlu dilihat dalam konteks keamanan dalam negeri sekaligus konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina.

Menurutnya, sebuah kegiatan hiburan yang menghadirkan figur internasional tetap perlu melalui proses penilaian secara cermat, terutama apabila terdapat rekam jejak pernyataan atau sikap politik dari figur yang bersangkutan.

"Keputusan pemerintah untuk tidak memberikan izin konser Israel Houghton sudah tepat. Pemerintah tentu memiliki pertimbangan yang matang, terutama karena ada rekam jejak pernyataan dukungan terhadap Israel yang pernah disampaikan dalam penampilannya," ujar Deng Ical di Jakarta.

Baca Juga: Presiden Prabowo Buka Peluang Prajurit Berkacamata: Boleh, tapi dia Pintar

Ia menegaskan penolakan izin konser tersebut tidak semestinya dipahami sebagai pembatasan terhadap kebebasan berekspresi maupun aktivitas seni.

Deng Ical menyebut pemerintah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam pemberian izin kegiatan, termasuk potensi munculnya pesan politik yang dapat memengaruhi situasi sosial di dalam negeri.

"Ini bukan persoalan agama atau nama seseorang, melainkan menyangkut posisi politik dan sikap Indonesia terhadap persoalan Palestina. Kalau sebuah kegiatan berpotensi menjadi sarana kampanye politik dukungan kepada Israel, tentu harus dipertimbangkan secara serius," katanya.

Deng Ical mengatakan posisi Indonesia terhadap Palestina memiliki landasan konstitusional yang kuat.

Ia merujuk pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

Maka dari itu, ia menilai kebijakan pemerintah dalam menyikapi kegiatan yang memiliki potensi membawa pesan politik terkait konflik Israel-Palestina perlu ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia.

"Posisi Indonesia sangat jelas, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Segala bentuk dukungan terhadap pendudukan dan penjajahan Israel tentu tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri kita," tegas Deng Ical.

Baca Juga: Komisi I DPR Dorong Satuan Baru TNI Perkuat Kesiapan Operasional Prajurit

Ia juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Deng Ical menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan sensitivitas publik Indonesia terhadap isu tersebut ketika memberikan izin bagi kegiatan yang menghadirkan figur internasional dengan rekam jejak dukungan terhadap salah satu pihak.

"Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa di Gaza. Indonesia tidak boleh memberikan ruang sekecil apa pun bagi bentuk dukungan politik yang menguntungkan posisi Israel," ucapnya.

Deng Ical menekankan persoalan utama dalam kasus tersebut bukanlah aktivitas konser sebagai bentuk hiburan, melainkan potensi adanya pesan politik yang dibawa ke ruang publik.

Deng Ical menegaskan kegiatan seni dan hiburan tetap memiliki ruang di Indonesia.

Namun, pemerintah perlu memastikan kegiatan internasional tidak berubah menjadi medium untuk menyampaikan kampanye politik yang bertentangan dengan posisi Indonesia.

Deng Ical pun meminta kementerian terkait dan kepolisian meningkatkan kecermatan dalam memeriksa rekam jejak tokoh maupun pengisi acara mancanegara sebelum memberikan izin penyelenggaraan kegiatan.

Baca Juga: Komisi I DPR: Modernisasi Alutsista TNI Harus Sesuai Karakter Pertahanan Negara Kepulauan

"Pemerintah dan penegak hukum harus tetap cermat dalam menyaring setiap kegiatan berskala internasional. Keamanan dalam negeri serta amanat konstitusi harus tetap menjadi prioritas utama," tuturnya.

Langkah itu diperlukan untuk mengantisipasi munculnya persoalan sosial maupun politik yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan informatika, Deng Ical menegaskan lembaganya akan terus mengawal konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia.

Ia mengatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan salah satu sikap yang selama ini secara konsisten disuarakan Indonesia dalam hubungan internasional.

Maka, pemerintah dinilai perlu mempertahankan konsistensi tersebut dalam setiap kebijakan yang bersinggungan dengan isu Israel-Palestina, termasuk ketika menghadapi kegiatan publik yang menghadirkan figur internasional.
"Kami di DPR RI akan terus mendukung langkah tegas pemerintah dalam menjaga konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati yang terus kita perjuangkan bersama," pungkas Deng Ical.