Komisi I DPR: Modernisasi Alutsista Jangan Berhenti pada Pengadaan, Industri Pertahanan Harus Naik Kelas

Jakarta, IDM – Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat kemampuan operasional TNI, tetapi juga membangun kemandirian industri pertahanan nasional.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk memperkuat keterkaitan antara pengadaan alutsista, penguasaan teknologi, dan peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

Menurutnya, penambahan alutsista strategis merupakan langkah positif.

Namun, pembangunan kekuatan pertahanan harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam jangka panjang.

“Modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti pada pengadaan peralatan militer semata. Kita harus memastikan bahwa seluruh alutsista tersebut mampu mendukung kesiapan operasional TNI secara optimal,” ucap Oleh.

Pada 18 Mei 2026, pemerintah mengumumkan penerimaan enam pesawat tempur Rafale, satu pesawat angkut A400M, empat pesawat Falcon 8X, serta radar GCI GM403 beserta persenjataan terkait.

Baca Juga: Komisi I DPR Dukung Kebijakan Prabowo, Soroti Kepentingan Nasional di Tengah Geopolitik Global

Di matra laut, Indonesia juga memperkuat armadanya melalui kedatangan KRI Brawijaya-320 pada September 2025 dan KRI Prabu Siliwangi-321 pada Maret 2026.

TNI Angkatan Laut turut menerima KRI Belati-622, kapal cepat rudal produksi industri dalam negeri, pada Oktober 2025.

Kehadiran alutsista tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan pertahanan di berbagai matra.

Namun, di balik pengadaan berbagai platform strategis itu, terdapat pekerjaan jangka panjang yang tidak kalah penting, yakni memastikan industri pertahanan nasional mampu berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap kebutuhan TNI.

Oleh mendorong Kementerian Pertahanan untuk menjadikan pengembangan industri pertahanan domestik sebagai salah satu prioritas kebijakan.

Baca Juga: Komisi I DPR: Revisi UU Peradilan Militer Harus Tuntas Substansial, Bukan Sekadar Ubah Norma

Penguatan itu perlu dilakukan melalui investasi riset dan teknologi, peningkatan kompetensi tenaga ahli, serta pengembangan kapasitas produksi.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan mitra luar negeri yang memberikan manfaat nyata bagi penguasaan teknologi nasional.

Kemitraan pertahanan, menurutnya, idealnya tidak hanya berorientasi pada pembelian produk jadi, tetapi juga membuka peluang transfer pengetahuan, peningkatan kemampuan produksi, dan pengembangan teknologi di dalam negeri.

Kemandirian industri pertahanan bukan berarti Indonesia harus menghentikan pembelian alutsista dari luar negeri. Sebaliknya, kerja sama internasional dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penguasaan teknologi sekaligus membangun fondasi industri nasional yang lebih kuat.

Pada saat bersamaan, setiap keputusan pengadaan perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional TNI, perkembangan ancaman, dan kemampuan anggaran negara. Perencanaan tersebut penting agar modernisasi berjalan terukur dan berkelanjutan.

Baca Juga: Soal Peluang Maruli dan Tandyo jadi Panglima TNI, Komisi I DPR: Semua Tergantung Presiden

Oleh mengingatkan penguatan industri dan modernisasi alutsista harus diikuti peningkatan kualitas prajurit.

Kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil optimal tanpa personel yang terlatih, disiplin, dan mampu mengoperasikan peralatan sesuai kebutuhan operasi.

Pendidikan, pelatihan, serta pembinaan profesionalisme harus menjadi bagian dari strategi pembangunan pertahanan. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara konsisten agar setiap prajurit menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab.

“Prajurit TNI harus menjadi teladan dalam disiplin, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum. Jika terjadi pelanggaran, harus diproses secara tegas dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Kesejahteraan prajurit dan keluarga turut menjadi perhatian. Dukungan berupa tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, jaminan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar dinilai penting untuk menjaga kualitas sumber daya manusia pertahanan.

Menurut Oleh, pembangunan pertahanan yang kuat membutuhkan keseimbangan antara alutsista modern, industri nasional yang kompetitif, serta prajurit profesional dan sejahtera.