Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendorong Presiden Prabowo Subianto mengkaji kemungkinan pencabutan Bintang Mahaputera Adipurna Listyo Sigit Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan pentingnya kejelasan batas kewenangan TNI dan Polri dalam penanganan aksi demonstrasi.
Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan masukan substantif untuk mempercepat tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 260/PUU-XXIII/2025.
Kerja sama pertahanan Indonesia, Qatar, Turkiye, dan Pakistan melalui Aliansi Badr membuka peluang baru bagi penguatan kapasitas pertahanan nasional.
Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat kemampuan operasional TNI, tetapi juga membangun kemandirian industri pertahanan nasional.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraeni menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dilakukan secara komprehensif dan substantif menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem peradilan militer.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin memperkuat amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengutuk serangan kelompok Houthi yang dilaporkan menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam.
Dugaan penggunaan rumah dinas perwira TNI di Cijantung, Jakarta Timur, sebagai markas judi online (judol) menjadi perhatian terhadap pemanfaatan fasilitas kedinasan dan pengawasan internal di lingkungan militer.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan dugaan penyalahgunaan rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, sebagai lokasi operasional judi online (judol) harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
