
KSAD Pastikan TNI AD Sudah Mapping Daerah Rawan Pemilu
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan pihaknya sudah memetakan (mapping) daerah rawan-rawan dalam Pemilu mendatang.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto memastikan pihaknya sudah memetakan (mapping) daerah rawan-rawan dalam Pemilu mendatang.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tergantung dari kebijakan Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai strategi tempur dan pendekatan yang dijalankan TNI di Papua perlu ditinjau ulang lantaran situasi tak kunjung kondusif.

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menilai pergantian jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman idealnya dilakukan setelah Pemilu 2024, namun hal tersebut lanjutnya butuh waktu lama karena penundaan pergantian itu butuh revisi Pasal 53 Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta penjelasan terkait konteks rencana Presiden RI Joko Widodo yang akan melakukan evaluasi jabatan perwira TNI pada jabatan sipil, menyusul ditetapkannya Kepala Basarnas sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Agus Subiyanto, memimpin upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-116 yang digelar di Lapangan Desa Tebing, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (8/6).

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menggelar rapat kerja secara tertutup bersama Komisi I di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (7/6).

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengusulkan untuk memanggil Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam rapat internal mendatang guna membahas praktik jual beli senjata dan amunisi, khususnya di Kodam XVII/Cenderawasih.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti keputusan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang meningkatkan status operasi Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Status Siaga Tempur itu dikeluarkan menyusul gugurnya sejumlah prajurit saat melakukan operasi pencarian pilot Susi Air akibat serangan KKB.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme diundangkan sehingga jelas peran seperti apa yang bisa dilakukan TNI.