Houthi Serang Bandara Riyadh, Komisi I DPR Desak KBRI Perkuat Pemantauan WNI dan Bantu Jemaah Umrah

Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengutuk serangan kelompok Houthi yang dilaporkan menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam.

Ia meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh terus memantau kondisi WNI sekaligus memastikan kesiapan layanan perlindungan bagi mereka yang terdampak.

Sukamta menegaskan keselamatan WNI harus menjadi prioritas di tengah situasi keamanan yang memburuk dan gangguan operasional penerbangan di Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap WNI memperoleh akses terhadap informasi yang akurat, pendampingan, serta bantuan darurat apabila diperlukan.

“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta, Selasa (13/10).

Rangkaian serangan yang dilaporkan menyasar fasilitas penerbangan menimbulkan dampak serius terhadap aktivitas transportasi udara.

Baca Juga: Wakil Komisi I DPR Desak Dugaan Judi Online di Rumah Dinas TNI Cijantung Diusut hingga Pengendali

Serangan terparah disebut terjadi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, pada akhir pekan sebelumnya.

Insiden itu dilaporkan memicu kebakaran dan kepulan asap hitam di sekitar bandara hingga mengganggu operasional penerbangan.

Laporan awal yang disampaikan dalam bahan pemberitaan menyebutkan 14 orang meninggal dunia dan 309 lainnya mengalami luka-luka.

Situasi ini turut meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat, termasuk warga negara asing yang berada di Arab Saudi untuk bekerja maupun menjalankan ibadah.

KBRI Riyadh menyatakan hingga Minggu (11/10) malam waktu setempat belum terdapat WNI yang teridentifikasi menjadi korban.

Meski demikian, upaya penelusuran dan pemantauan tetap diperlukan untuk memastikan kondisi warga Indonesia yang berada di sekitar lokasi terdampak.

Sukamta mengapresiasi langkah KBRI Riyadh yang telah melakukan penelusuran melalui sejumlah jaringan, termasuk Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid.

Baca Juga: Rumah Dinas Perwira TNI Diduga jadi Markas Judol, Komisi I DPR Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

“KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemantauan tidak boleh berhenti pada pendataan awal. Pemerintah perlu memastikan perkembangan kondisi WNI terus diperbarui, terutama bagi mereka yang bekerja di sekitar fasilitas penerbangan, berada di wilayah terdampak, atau mengalami kendala perjalanan akibat penutupan bandara.

“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” ungkapnya.

KBRI Riyadh juga dilaporkan telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Bantuan menjadi bagian dari upaya perlindungan konsuler di tengah situasi yang masih berkembang.

Dampak serangan juga merembet pada perjalanan ibadah masyarakat Indonesia. Penutupan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh hingga Sabtu (17/10) mendatang, sebagaimana disebutkan dalam laporan, berpotensi mengganggu jadwal keberangkatan maupun kepulangan penumpang.

Baca Juga: Bandara Riyadh Dilaporkan Diserang, Komisi I DPR Minta Pemerintah Siapkan Kontingensi Evakuasi WNI

Sejumlah calon jemaah umrah bahkan dilaporkan tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10), setelah rencana perjalanan mereka terdampak gangguan penerbangan.

Sukamta meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan imbauan kewaspadaan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk membantu jemaah yang gagal berangkat atau tertahan akibat pembatalan dan perubahan jadwal penerbangan.

“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tegasnya.

Sukamta menilai koordinasi perlu melibatkan Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta kementerian dan lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Perjalanan ibadah lintas negara, kata Sukamta, memiliki risiko yang berada di luar kendali jemaah. Maka, keputusan untuk melanjutkan, menunda, atau mengubah perjalanan perlu mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan dan arahan otoritas yang berwenang.

“Keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah tentu perlu dihormati. Namun, ketika situasi keamanan memburuk, keputusan perjalanan harus mempertimbangkan perkembangan faktual dan arahan otoritas yang berwenang,” pungkasnya.