Ketua DPR Minta Relawan Perempuan Penanganan Karhutla Mendapat Perlindungan dan Dukungan Layak

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi perempuan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, kontribusi perempuan sebagai petugas, relawan, pemantau titik api, hingga penyedia logistik perlu diimbangi dukungan keselamatan, kesehatan, dan fasilitas yang memadai.

Puan menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang telah membantu menangani karhutla di berbagai wilayah.

Ia juga menyebut belasungkawa atas gugurnya sejumlah petugas dan relawan yang berjuang memadamkan api.

Baca Juga: Indonesia Gabung Aliansi Badr, Komisi I DPR Dorong Kolaborasi Pertahanan Empat Negara

“Tentunya kita banyak berterima kasih atas dedikasi para petugas dan bantuan relawan dalam proses penanganan karhutla,” kata Puan.

Penanganan karhutla, kata Puan, membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk perempuan yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menghadapi keadaan darurat di lingkungan masing-masing.

Di Kalimantan, misalnya, terdapat kelompok relawan perempuan bernama The Power of Mama yang aktif melakukan patroli, mencatat titik api, dan membantu memadamkan kebakaran di sekitar wilayah mereka.

Selain itu, sejumlah perempuan terlibat sebagai petugas atau relawan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim pemadam karhutla.

Mahasiswa serta tokoh publik perempuan juga turut memberikan bantuan. Sementara itu, sebagian perempuan lanjut usia membantu menyiapkan makanan dan logistik di dapur umum untuk memenuhi kebutuhan personel yang bertugas.

Puan menilai, beragam bentuk kontribusi tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam penanganan bencana tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman karhutla juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas,” ujarnya.

Baca Juga: Komisi I DPR: Modernisasi Alutsista Jangan Berhenti pada Pengadaan, Industri Pertahanan Harus Naik Kelas

Ia menegaskan, pemerintah perlu membuka ruang bagi para relawan perempuan untuk menyampaikan kebutuhan mereka selama menjalankan tugas.

“Para perempuan yang ikut membantu penanganan karhutla membawa kemampuan dan pengalaman yang mereka miliki. Peran perempuan dalam penanganan bencana sangat signifikan,” kata Puan.

“Mereka perlu didengar dan memperoleh dukungan yang memungkinkan pengabdiannya berlangsung dengan aman. Pemerintah harus bisa memberikan jangkauan perlindungan kepada mereka,” tambahnya.

Puan juga mengingatkan keselamatan harus menjadi perhatian bagi seluruh petugas dan relawan, tanpa terkecuali.

Hal itu semakin mendesak setelah sejumlah personel dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian penanganan karhutla.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, sedikitnya sembilan petugas dan relawan gugur, terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah, lima orang di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Probolinggo, dan seorang korban di Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Seorang warga lanjut usia yang turut membantu mencegah api menjalar ke permukiman di Samarinda, Kalimantan Timur, juga meninggal dunia.

Baca Juga: Soal Peluang Maruli dan Tandyo jadi Panglima TNI, Komisi I DPR: Semua Tergantung Presiden

Puan meminta pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur pemadaman, memperkuat jaminan kesehatan dan keselamatan, serta memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan berkelanjutan.

Ia juga mendorong agar dukungan bagi relawan perempuan menjadi bagian dari sistem penanganan bencana yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dapat berlangsung secara aman dan kebutuhan kelompok yang bekerja di lapangan tidak terabaikan.

Di sisi lain, pemerintah diminta memperhatikan warga yang terdampak kabut asap, termasuk masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan dan kehilangan pendapatan akibat terganggunya aktivitas sehari-hari.

DPR RI, lanjut Puan, akan mengawal tindak lanjut pemerintah melalui komisi terkait untuk memastikan perlindungan terhadap petugas, relawan, dan masyarakat berjalan hingga tahap pemulihan.

Puan mengemukakan, pengabdian para relawan harus mendapatkan penghargaan yang layak, sementara keselamatan mereka wajib menjadi prioritas dalam setiap operasi penanggulangan karhutla.