Wakil Komisi I DPR Desak Dugaan Judi Online di Rumah Dinas TNI Cijantung Diusut hingga Pengendali

Jakarta, IDM – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak agar kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, diusut hingga tuntas.

Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pihak yang menjalankan kegiatan tersebut, tetapi juga harus menelusuri aktor yang diduga mengendalikan operasional hingga pihak yang menyediakan tempat.

Sukamta mengapresiasi langkah TNI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Namun, ia menekankan pentingnya pengusutan secara menyeluruh untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa dan memastikan pertanggungjawaban setiap pihak yang terbukti terlibat.

Baca Juga: Komisi I DPR Tegaskan Dugaan Judi Online di Rumah Dinas TNI Harus Diproses Hukum

“Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu,” kata Sukamta.

Ia menegaskan pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik berasal dari kalangan sipil maupun militer.

Proses pemeriksaan, kata Sukamta, perlu dilakukan secara profesional dengan mengedepankan bukti agar tidak menimbulkan kesimpulan prematur.

Baca Juga: Komisi I DPR: Beli J-10 dari China Tak Masalah, Asal Supply Chain Terjamin

Sukamta juga mengingatkan rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Maka dari itu, apabila ditemukan penyalahgunaan fasilitas maupun kewenangan, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.

“Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” ujarnya.

Lebih jauh, Sukamta menilai kasus ini perlu menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan internal di lingkungan TNI.

Baca Juga: Karhutla Uji Kesiapsiagaan Nasional, DPR Soroti Mitigasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Pasalnya, dugaan aktivitas yang menggunakan puluhan komputer di kawasan rumah dinas militer memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan deteksi dini terhadap kegiatan yang tidak semestinya.
“Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” kata Sukamta.

Sukamta membeberkan evaluasi diperlukan agar kelemahan pengawasan dapat diidentifikasi dan diperbaiki sehingga kejadian serupa tidak terulang. Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas negara juga harus berjalan secara konsisten dan akuntabel.

Sukamta berharap TNI menangani perkara tersebut secara terbuka dan profesional. Ia mengingatkan agar dugaan pelanggaran oleh individu tidak sampai mencoreng nama baik institusi TNI secara keseluruhan.
“Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” tuturnya.