
DPR Ingatkan WNI yang Gabung Militer Asing Bisa Hadapi Konsekuensi Hukum
Keputusan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing bukan sekadar persoalan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.

Keputusan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing bukan sekadar persoalan pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar.

Kabar mengenai dugaan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut menjadi tentara Rusia mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.

Anggaran pertahanan Indonesia untuk tahun 2027 mendapat tambahan signifikan.

Persetujuan Komisi I DPR RI terhadap pemindahtanganan eks KRI Ki Hajar Dewantara 364 melalui mekanisme lelang menjadi bagian penting dalam penataan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang telah memasuki masa akhir penggunaan.

Komisi I DPR RI resmi menyetujui permohonan pemerintah untuk memindahtangankan Barang Milik Negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara 364 melalui mekanisme penjualan secara lelang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan, pihaknya belum akan mengambil sikap sebelum memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar pengajuan hingga urgensi operasional KRI Ki Hajar Dewantara bagi pertahanan Indonesia.

Rencana pemerintah menjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI.

Struktur pertahanan teritorial Indonesia berpotensi memasuki babak baru.

Keamanan masyarakat kembali menjadi perhatian di tengah dinamika keamanan nasional.

Penemuan 995 pucuk senjata api, narkotika, hingga kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah ruangan sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin.