Keamanan Rakyat di Garis Depan, Komisi I DPR Dukung Komitmen Panglima TNI

Jakarta, IDM – Keamanan masyarakat kembali menjadi perhatian di tengah dinamika keamanan nasional.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat merupakan bentuk komitmen bahwa negara harus hadir ketika rakyat membutuhkan rasa aman.

Menurut Amelia, keamanan masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebagai tanggung jawab satu institusi.

Negara memiliki kewajiban memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan melalui kerja sama antarlembaga yang berjalan sesuai tugas, fungsi, serta koridor hukum.

Baca Juga: Jelang HUT ke-81 RI, Komisi I DPR Tegaskan Batas TNI-Polri: Bantu, Bukan Ambil Alih Kamtibmas

“Saya melihat pernyataan Panglima TNI bahwa bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di seluruh Indonesia sebagai komitmen penting bahwa negara harus hadir ketika masyarakat membutuhkan rasa aman,” kata Amelia.
Ia menegaskan sinergi antara TNI dan Polri menjadi elemen penting dalam menghadapi situasi tertentu yang membutuhkan dukungan dan penguatan di lapangan.

Namun, koordinasi tersebut harus tetap dilaksanakan secara terukur dan profesional.

Amelia mengingatkan masing-masing institusi memiliki mandat yang berbeda. TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sementara Polri memiliki mandat utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.

Maka dari itu, Amelia menuturkan kerja sama TNI-Polri harus ditempatkan sebagai bentuk saling memperkuat, bukan sebagai pengambilalihan kewenangan.

Baca Juga: 1,3 Ton Ketamin Digagalkan TNI AL, Komisi I: Laut Indonesia Jangan jadi Karpet Merah Sindikat Narkoba

“Sinergi tersebut tentu harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Amelia juga menilai ukuran keberhasilan kebijakan keamanan pada akhirnya bukan hanya terlihat dari banyaknya aparat yang dikerahkan, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata.

Ia menekankan pendekatan keamanan tidak boleh membuat masyarakat justru merasa terancam. Sebaliknya, aparat negara harus mampu menghadirkan rasa aman sekaligus memberikan kepastian hukum.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata. Masyarakat harus merasa terlindungi, bukan justru merasa takut,” tegas Amelia.

Orientasi perlindungan masyarakat, kata Amelia, harus menjadi prinsip utama dalam setiap langkah pengamanan. Hal itu mencakup penegakan hukum, profesionalisme aparat, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Baca Juga: DPR Soroti Rentetan Kecelakaan Laut, Puan Minta Standar Keselamatan Nasional Direvolusi

Pendekatan menjadi hal penting agar kehadiran aparat keamanan tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap ancaman, tetapi juga sebagai bagian dari upaya negara membangun kepercayaan publik.

Amelia pun mengapresiasi komitmen Panglima TNI terkait keamanan rakyat. Namun, ia menilai komitmen tersebut perlu diikuti dengan penguatan mekanisme koordinasi antara TNI dan Polri.

Menurutnya, mekanisme perbantuan harus memiliki batas kewenangan yang jelas sehingga pelaksanaan tugas di lapangan tidak menimbulkan tumpang tindih.

“Ke depan, yang perlu diperkuat adalah mekanisme koordinasi TNI-Polri agar setiap bentuk perbantuan berjalan jelas, terukur, transparan, dan efektif,” ujar Amelia.