
Indonesia Gabung Aliansi Badr, Komisi I DPR Dorong Kolaborasi Pertahanan Empat Negara
Kerja sama pertahanan Indonesia, Qatar, Turkiye, dan Pakistan melalui Aliansi Badr membuka peluang baru bagi penguatan kapasitas pertahanan nasional.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.

Kerja sama pertahanan Indonesia, Qatar, Turkiye, dan Pakistan melalui Aliansi Badr membuka peluang baru bagi penguatan kapasitas pertahanan nasional.

Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat kemampuan operasional TNI, tetapi juga membangun kemandirian industri pertahanan nasional.

Keselamatan warga negara Indonesia (WNI) menjadi perhatian di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Yaman yang berdampak pada kawasan sekitar Laut Merah.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengapresiasi sikap tegas para pemimpin negara-negara BRICS yang menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

Di tengah pusaran konflik global yang kian kompleks dan saling terhubung, terutama tragedi berkepanjangan di Gaza, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, memandang pembentukan Board of Peace (BoP) sebagai kebutuhan mendesak dalam arsitekturdiplomasi dunia hari ini. Baginya, BoP harus menjadi ruang diplomasi preventif yang autentik. Bukan sekadar forum simbolik, melainkan penjaga perdamaian yang memastikan tidak ada agresi lanjutan dan tidak ada upaya aneksasi terselubung. Berikut wawancara eksklusif Indonesia Defense Magazine bersama Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh.

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah segera menyusun strategi menyeluruh dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menyusul tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam aksi penembakan di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).

Rencana pemerintah menjual Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Ki Hajar Dewantara mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 mendapat dukungan dari DPR RI.

Keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI.