Tiga Nyawa Melayang di Jayawijaya, Komisi I DPR Tuntut Strategi Total Hadapi KKB

Jakarta, IDM – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah segera menyusun strategi menyeluruh dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menyusul tewasnya tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dalam aksi penembakan di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menilai penembakan terhadap tiga pegawai pemerintah merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan berulang.

Ia meminta aparat TNI dan Polri bergerak cepat mengusut kasus tersebut secara tuntas serta menindak tegas para pelaku.

“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh, Jumat (11/9).

Baca Juga: KKB Tembak Tiga Petugas Pertanian hingga Tewas, DPR: Pelanggaran HAM Tak Boleh Ditoleransi

Menurutnya, aksi kekerasan terhadap pegawai pemerintah yang tengah menjalankan tugas pelayanan publik tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelayanan masyarakat di Papua.

Oleh menegaskan, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk terus melakukan kekerasan terhadap masyarakat, aparat keamanan, maupun pegawai pemerintah.

Ia mendorong pemerintah menjadikan tragedi Jayawijaya sebagai momentum untuk memperkuat langkah pemberantasan KKB secara menyeluruh.

Oleh mengemukakan penanganan persoalan KKB tidak cukup dilakukan secara parsial atau hanya berfokus pada setiap kasus yang terjadi.

Baca Juga: Komisi I DPR Desak Pencarian Lima Jurnalis di Krakatau Dioptimalkan, Setiap Waktu Sangat Berharga

Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu punya strategi jangka panjang dengan sasaran, tahapan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.

“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya penyusunan peta jalan atau roadmap pemberantasan KKB di Papua.

Baca Juga: Komisi I DPR RI Sebut Super Garuda Shield Perkuat Kerja Sama dan Diplomasi Pertahanan

Roadmap diperlukan, kata Oleh, agar langkah negara memiliki arah yang jelas dan tidak hanya muncul setelah terjadi insiden penembakan atau pembunuhan.

“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.

Oleh menjelaskan, strategi tersebut harus disusun secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan keamanan memiliki sasaran yang jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan perkembangan ancaman di lapangan.