KKB Tembak Tiga Petugas Pertanian hingga Tewas, DPR: Pelanggaran HAM Tak Boleh Ditoleransi

Jakarta, IDM – Penembakan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, menuai kecaman keras dari Komisi XIII DPR RI.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo, menilai aksi tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi sekaligus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang harus diusut dan ditindak tegas.

Ketiga korban disebut tengah menjalankan tugas pelayanan publik dengan membawa bantuan ternak untuk masyarakat di wilayah pedalaman Papua.

Namun, dalam perjalanan mereka justru menjadi sasaran penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pada Rabu (9/9).

Baca Juga: DPR Minta Lahan Bekas Karhutla yang Berubah jadi Sawit Diselidiki

“Tindakan KKB yang menembak tiga pegawai Dinas Pertanian ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Ini adalah pelanggaran HAM yang tidak boleh ada toleransi,” ujar Mafirion di Jakarta, Kamis (10/9).

Menurut Mafirion, aksi penembakan memperlihatkan masih tingginya kerentanan warga sipil di wilayah yang mengalami konflik bersenjata.

Terlebih, korban merupakan aparatur sipil yang sedang menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta aparat keamanan segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memastikan identitas dan jaringan pelaku serta membawa mereka ke proses hukum.

“Kami meminta aparat keamanan melakukan pengusutan atas tindakan KKB kepada para petugas Dinas Pertanian. Usut tuntas siapa pelakunya dan berikan tindakan tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan penembakan,” katanya.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Soal 8 WNI Disebut Gabung Militer Rusia

Mafirion menegaskan persoalan tersebut tidak boleh dilihat semata sebagai insiden kekerasan bersenjata.

Hilangnya tiga nyawa warga sipil menunjukkan adanya persoalan serius terkait jaminan keamanan bagi masyarakat dan petugas pelayanan publik di Papua Pegunungan.

Kondisi ini, lanjut Mafirion, tidak boleh berkembang menjadi situasi yang dianggap biasa.

Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan konflik maupun pegawai pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan harus mendapatkan perlindungan negara.

“Kalau tidak ada tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut dan warga sipil yang bertugas di sana akan terus hidup dalam rasa takut. Mereka setiap saat dibayangi ancaman teror. Ini tidak boleh menjadi kondisi yang dianggap normal,” tegasnya.

Baca Juga: Komisi I DPR Desak Pencarian Lima Jurnalis di Krakatau Dioptimalkan, Setiap Waktu Sangat Berharga

Ia juga mengingatkan masyarakat sipil merupakan kelompok yang paling rentan terdampak kekerasan.

Mereka tidak terlibat dalam konflik, tetapi dapat kehilangan nyawa, anggota keluarga, hingga mata pencaharian akibat aksi kekerasan.

“Warga sipil tidak boleh terus-menerus menjadi korban atas teror yang membayangi kehidupan mereka. Mau sampai kapan kita membiarkan warga negara di sana hidup dalam rasa takut karena teror demi teror yang mereka alami?” kata Mafirion.

Maka dari itu, ia meminta negara memastikan kehadiran dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Negara harus hadir memberikan perlindungan. Semua warga negara Indonesia, di mana pun berada, memiliki hak yang sama untuk hidup aman dan tanpa rasa takut,” pungkasnya.