PARLEMEN

BRICS Tolak Pengusiran Warga Gaza, Komisi I DPR: Palestina Tak Boleh Kehilangan Tanahnya

KTT BRICS
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India. (Foto: Dok. Setpres/BPMI)

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengapresiasi sikap tegas para pemimpin negara-negara BRICS yang menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza.

Menurutnya, sikap tersebut menjadi pesan penting bagi komunitas internasional untuk tidak membiarkan hak-hak rakyat Palestina terus terancam di tengah konflik yang berkepanjangan.

Penolakan terhadap pemindahan paksa itu tercantum dalam Deklarasi New Delhi yang disepakati secara bulat pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di New Delhi, India, Sabtu (12/9).

Dalam deklarasi, para pemimpin BRICS menyerukan penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza sekaligus mendorong upaya pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai.

Oleh Soleh menilai kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian penting dalam agenda politik internasional.

Baca Juga: Tiga Petugas Pertanian Tewas Ditembak di Papua, Komisi I DPR: Negara Tak Boleh Kalah oleh Teror

Ia menegaskan masyarakat dunia tidak boleh diam terhadap berbagai kebijakan yang berpotensi menghilangkan hak rakyat Palestina atas tanah kelahirannya.

“Keputusan BRICS menolak pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza merupakan langkah yang tepat dan harus kita apresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional tidak boleh diam terhadap berbagai upaya yang mengancam keberadaan dan hak-hak rakyat Palestina,” kata Oleh Soleh di Jakarta, Senin (14/9).

Oleh Soleh mengatakan rencana Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza dan melakukan pemindahan paksa terhadap penduduk Palestina harus dilawan bersama.

Ia menilai pemindahan paksa bukan sekadar persoalan perpindahan penduduk, melainkan tindakan yang dapat menghilangkan hak rakyat Palestina untuk tetap tinggal di tanah leluhurnya.

Menurutnya, penyelesaian konflik Palestina-Israel tidak boleh dibangun di atas pengusiran warga sipil dari wilayah mereka sendiri.

Baca Juga: Tiga Nyawa Melayang di Jayawijaya, Komisi I DPR Tuntut Strategi Total Hadapi KKB

“Pemindahan paksa bukan solusi. Itu adalah pengusiran terhadap rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri. Karena itu, rencana pendudukan dan pemindahan paksa warga Gaza harus ditolak dengan tegas,” ujarnya.

Politikus asal Dapil Jawa Barat XI itu juga menegaskan Israel tidak memiliki hak untuk menguasai tanah Gaza maupun wilayah Palestina secara keseluruhan.

Ia berpandangan masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri, termasuk dalam pengelolaan, pemulihan, dan pembangunan wilayah tersebut setelah konflik.

“Gaza adalah bagian dari Palestina. Pengelolaan dan pembangunan Gaza harus diserahkan kepada warga Palestina. Jangan sampai setelah konflik dan kehancuran yang begitu besar, justru rakyat Palestina kembali kehilangan hak untuk menentukan masa depan wilayahnya sendiri,” tegasnya.

Lebih lanjut, Oleh Soleh meminta komunitas internasional, khususnya negara-negara Arab dan negara-negara Islam, memperkuat tekanan diplomatik agar Israel menghentikan pendudukan dan menarik diri dari Gaza.

Baca Juga: Kapal Virgo Transport 8 Terbalik, DPR Desak Operasi SAR Maksimal dan Tak Ada Korban Terlewat

Menurutnya, solidaritas negara-negara Arab dan Islam sangat penting untuk memastikan persoalan Palestina tidak berhenti sebagai isu kemanusiaan, tetapi juga menjadi agenda politik internasional yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri.

“Negara-negara Arab dan negara-negara Islam harus bersatu dan terus mendesak Israel untuk mundur dan keluar dari Gaza. Komunitas internasional juga harus memastikan tidak ada pemindahan paksa terhadap rakyat Palestina,” katanya.

Ia menambahkan Pemerintah Indonesia harus konsisten menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

Posisi Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina, kata dia, harus terus dipertahankan dan diperkuat di berbagai forum internasional.

“Indonesia harus konsisten.

Penolakan terhadap pemindahan paksa warga Palestina harus terus disuarakan di berbagai forum internasional. Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina juga tidak boleh surut,” tuturnya.

PERTAHANAN NASIONAL

Hankam

LIHAT SEMUA
Helikopter Mi 17V5

Nama Dua Prajurit yang Tewas dalam Kecelakaan Helikopter TNI AD

TNI Angkatan Darat memberikan keterangan terbaru terkait kecelakaan Helikopter Mi 17V5 saat melaksanakan operasi pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Rabu (4/11).

INOVASI & ALUTSISTA

Teknologi

LIHAT SEMUA
Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Canggih! Robot Lidik Denzinubika Siap Hadapi Ancaman Nuklir dan Kimia

Detasemen Zeni Nuklir, Biologi, dan Kimia (Denzinubika) memperkuat kapabilitas operasionalnya dengan menggelar uji fungsi Robot Lidik Nubika di Bogor. Kehadiran teknologi robotik modern ini disiapkan untuk mendukung penyelidikan berisiko tinggi sekaligus meminimalkan ancaman di lapangan.

VISUAL DISPATCH

In Frame

LIHAT SEMUA
ARSIP & SEJARAH

History

LIHAT SEMUA
Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Kisah Ilyushin Il-28T ALRI, Pesawat Pembom Torpedo yang Ditakuti Blok Barat

Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) pernah mengoperasikan armada udara pemusnah yang ditakuti kekuatan militer barat. Di tengah berkecamuknya dinamika pertahanan dekade 1960-an, barisan jet pembom buatan Uni Soviet disiagakan untuk menjaga kedaulatan maritim nasional dari ancaman kapal perang musuh.