Indonesia, BoP, dan Masa Depan Gaza

Di tengah pusaran konflik global yang kian kompleks dan saling terhubung, terutama tragedi berkepanjangan di Gaza, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, memandang pembentukan Board of Peace (BoP) sebagai kebutuhan mendesak dalam arsitektur diplomasi dunia hari ini. Baginya, BoP harus menjadi ruang diplomasi preventif yang autentik. Bukan sekadar forum simbolik, melainkan penjaga perdamaian yang memastikan tidak ada agresi lanjutan dan tidak ada upaya aneksasi terselubung. Berikut wawancara eksklusif Indonesia Defense Magazine bersama Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh.

Jakarta, IDM – Di tengah pusaran konflik global yang kian kompleks dan saling terhubung, terutama tragedi berkepanjangan di Gaza, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, memandang pembentukan Board of Peace (BoP) sebagai kebutuhan mendesak dalam arsitektur diplomasi dunia hari ini. Baginya, BoP harus menjadi ruang diplomasi preventif yang autentik. Bukan sekadar forum simbolik, melainkan penjaga perdamaian yang memastikan tidak ada agresi lanjutan dan tidak ada upaya aneksasi terselubung. Berikut wawancara eksklusif Indonesia Defense Magazine bersama Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh.

Bagaimana Anda melihat urgensi pembentukan Board of Peace di tengah dinamika konflik global saat ini?

Dunia saat ini menghadapi eskalasi konflik yang kompleks dan saling terhubung, salah satunya di kawasan Timur Tengah. Forum seperti Board of Peace (BoP) menjadi ruang diplomasi preventif yang penting, tidak hanya untuk meredakan konflik, tetapi juga membangun arsitektur perdamaian jangka panjang yang lebih inklusif dan berkeadilan. Khusus di Gaza, BoP diharapkan betul-betul menjadi penjaga perdamaian. Bukan forum yang dimanfaatkan Israel untuk menganeksasi Gaza. Jadi, International Stabilization Force (ISF) yang berada di bawah BoP harus berperan menjaga perdamaian, bukan menguasai dan mengendalikan Gaza. Apalagi berkonfrontasi dengan pasukan perlawanan. Tugas utama BoP adalah menjaga dan mencegah agar Israel tidak menyerang Gaza dan melindungi masyarakat dari tindak jahat Israel. Biarlah warga Gaza mengatur dan memerintah wilayahnya

Seberapa strategis posisi Indonesia dalam struktur BoP dibanding negara lain?

Posisi Indonesia sangat strategis. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki legitimasi moral dan politik. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang konsisten mengedepankan diplomasi damai serta aktif dalam misi perdamaian dunia. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sangat aktif melakukan diplomasi luar negeri. Presiden Prabowo selalu lantang menyuarakan perdamaian.

Baca Juga: Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI: Dunia Berubah, Indonesia Menentukan Arah

Apa nilai tambah Indonesia yang membuatnya dipercaya menjadi bagian penting BoP?

Nilai tambah Indonesia terletak pada rekam jejak diplomasi moderat dan independen. Sejak era Sukarno melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, Indonesia dikenal sebagai pelopor solidaritas Global Selatan. Selain itu, Indonesia aktif dalam Gerakan Non-Blok dan berbagai misi perdamaian PBB. Konsistensi ini membangun kredibilitas internasional.

Apakah keterlibatan ini berpotensi meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung global?

Tentu. Keterlibatan aktif dalam BoP dapat memperkuat posisi tawar Indonesia, baik dalam diplomasi politik maupun kerja sama ekonomi. Partisipasi dalam forum perdamaian menunjukkan kepemimpinan moral, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan dan kemitraan strategis dengan berbagai negara. Apalagi sekarang Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan ISF. Jadi, Indonesia mempunyai nilai tawar yang tinggi. Indonesia diharapkan bisa memberikan pengaruh yang besar di internal BoP.

Bagaimana DPR memastikan keterlibatan Indonesia tetap sejalan dengan konstitusi dan prinsip non-blok?

DPR, khususnya Komisi I, menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif berkontribusi menciptakan perdamaian dunia. Khusus untuk rencana pengiriman 8.000 pasukan TNI ke Gaza, kami berharap rencana itu dibahas dengan Komisi I DPR RI. Jadi, ada rapat khusus antara Komisi I dengan Menteri Pertahanan.

Seberapa besar peluang BoP mendorong Solusi Dua Negara dalam konflik Palestina–Israel?

Peluangnya ada, meskipun tantangannya besar. Indonesia secara konsisten mendukung Solusi Dua Negara (Two-State Solution) sebagai jalan damai yang adil. Jika BoP mampu menjadi forum yang netral dan dipercaya kedua pihak, ia dapat menjadi katalis untuk membangun kembali kepercayaan dan membuka jalur dialog. Kami meminta pemerintah Indonesia harus terus mendorong BoP untuk bisa mewujudkan Solusi Dua Negara.

Apa peran konkret yang bisa dimainkan Indonesia dalam fase stabilisasi dan rekonstruksi Gaza?

Indonesia dapat berperan dalam bantuan kemanusiaan, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengiriman tenaga medis dan insinyur sipil. Selain itu, Indonesia bisa mendorong skema rekonstruksi berbasis kolaborasi negara-negara global agar pembangunan Gaza berkelanjutan dan tidak sekadar respons darurat. Yang terpenting sekarang adalah jangan ada lagi serangan dari Israel. Jika Israel masih saja menyerang Gaza, maka Israel harus keluar dari BoP. Selain itu, pintu perbatasan harus terus dibuka agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan disalurkan.

Baca Juga: Perisai Langit Nusantara, Kohanudnas dan Upaya Penguatan Ruang Udara Indonesia

Bagaimana Indonesia menjaga posisi netral namun tetap vokal membela kemanusiaan?

Netral bukan berarti diam. Indonesia tidak memihak pada kekuatan tertentu, tetapi jelas berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan internasional. Sikap ini konsisten dengan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan penolakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum humaniter internasional. Saya tegaskan bahwa Indonesia akan terus vokal menyuarakan dan membela rakyat Palestina. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Itulah yang diamanatkan konstitusi kita, UUD 1945.

Apa peran pengawasan Komisi I terhadap kebijakan pemerintah terkait BoP?

Komisi I DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Kami memastikan setiap komitmen internasional pemerintah melalui kajian strategis, rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri, serta evaluasi berkala agar kebijakan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional. Kami meminta agar semua agenda terkait BoP dibahas dengan Komisi I DPR RI, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja agenda yang dijalankan Indonesia di BoP.

Tantangan terbesar apa yang Anda lihat dalam implementasi komitmen Indonesia di BoP?

Tantangan terbesarnya adalah dinamika geopolitik global yang sangat cair dan potensi tarik-menarik kepentingan kekuatan besar. Indonesia harus cermat menjaga independensi kebijakan luar negeri, sambil memastikan bahwa setiap komitmen internasional tidak membebani kapasitas nasional dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat serta prinsip perdamaian dunia. Indonesia harus tegas menjaga sikap politiknya. BoP harus berperan mewujudkan perdamaian di Gaza. Jika forum itu dimanfaatkan Israel untuk menganeksasi Gaza, maka Indonesia harus tegas menolak.