Kritik Sanksi AS, Mahkamah Pidana Internasional Tegaskan Komitmen Menjalankan Mandat

Jakarta, IDM -Presiden Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), Tomoko Akane, mengkritik sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap mahkamah tersebut dan menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat.

Akane menyampaikan hal itu saat laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB di New York melalui sebuah video, untuk pertama kalinya semenjak pandemi COVID-19. Ia dijatuhkan sanksi oleh pemerintahan Donald Trump, yang mempersulitnya untuk memasuki AS.

"Terlepas dari segala tantangan yang ada, ICC akan terus menjalankan mandat peradilannya dengan penuh kemandirian dan ketidakberpihakan, serta bertindak semata-mata berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang ada. Dengan demikian, mahkamah bertekad kuat untuk berkontribusi pada penegakan hukum dalam komunitas internasional," ujarnya melansir lamanICC, Rabu (4/11).

ICC bertugas untuk menyelidiki dan mengadili individu yang didakwa dengan kejahatan berat termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia menyoroti bahwa AS memberlakukan sanksi terhadap ICC pada 9 Oktober, hari yang sama ketika mantan Hakim ICC Navi Pillay dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2026. Menurutnya, hal itu menunjukan kontras antara pengakuan global atas nilai keadilan internasional dan upaya untuk menundukkan lembaga yang mewujudkan keadilan tersebut.

Ia menyerukan dukungan dari negara-negara yang mendirikan ICC. Sebab, membela ICC juga berarti "menjaga tatanan internasional yang didasarkan pada supremasi hukum."

Ia pun mendesak semua negara anggota PBB untuk membantu penangkapan dan penyerahan individu yang menjadi sasaran surat perintah ICC, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.