Iran, Turki, Saudi dan Pakistan Sepakat Perkuat Kerja Sama Keamanan Regional

Jakarta, IDM – Iran, Turki, Arab Saudi dan Pakistan sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam isu-isu regional, termasuk perdamaian dan keamanan. Hal itu diungkapkan setelah delegasi keempat negara bertemu di Teheran pada Senin (26/10).

Pertemuan itu dipimpin oleh Sekjen Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, dan menghadirkan para pejabat senior bidang keamanan dan pertahanan dari keempat negara. Turki diwakili oleh kepala Organisasi Intelijen Nasional (MIT), Ibrahim Kalın dan Arab Saudi mengutus Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman.

Baca Juga: Dukung Modernisasi Pertahanan Indonesia, ISI Gandeng Mirage Defence

Sementara, Pakistan diwakili oleh Kepala Angkatan Darat Asim Munir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi turut menghadiri pertemuan tersebut.

"Para partisipan sepakat untuk melanjutkan perundingan yang bertujuan memperkuat kerja sama di antara keempat negara kawasan tersebut, termasuk di bidang perdamaian dan keamanan regional," tulis pernyataan bersama keempat negara, melansir IRNA, Selasa (27/10).

Saat pertemuan berlangsung, Pezeshkian menegaskan kedaulatan Iran dan memandang bahwa sikap persatuan negara-negara Islam akan mencegah terjadinya agresi lain di kawasan.

Baca Juga: AS Klaim Kawal Lebih dari 3.000 Kapal Melintasi Hormuz

Ia menyerukan kepada negara-negara Islam untuk bekerja sama dalam menggali potensi kawasan tersebut di bidang sains, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan. Ia menekankan perlunya memperluas jaringan transportasi dan komunikasi hingga mempererat hubungan antaruniversitas, lembaga ilmiah dan komunitas bisnis di seluruh dunia Islam.

“Setiap kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan-pertemuan ini, yang mengarah pada persatuan, kohesi, dan kerja sama regional yang lebih kuat, akan mendapatkan dukungan penuh dan tegas dari Republik Islam Iran,” ujar Pezeshkian, seraya menekankan bahwa negara-negara harus berfokus pada titik temu dan mencegah perbedaan pendapat menghalangi kepentingan bersama di kawasan tersebut.