Perisai Langit Nusantara, Kohanudnas dan Upaya Penguatan Ruang Udara Indonesia

Pergeseran karakter perang modern menuntut Indonesia memiliki sistem pertahanan yang terintegrasi lintas matra, darat, laut, dan udara. Dalam konteks tersebut, Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) memegang peran vital sebagai komando utama, di bawah Panglima TNI, yang mengoordinasikan penyelenggaraan pertahanan udara nasional. Melalui fungsi komando dan kendali yang terpusat, Kohanudnas mengintegrasikan berbagai unsur pertahanan udara dari TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan TNI Angkatan Udara (TNI AU), sekaligus mempertegas prinsip unity of command dalam pertahanan udara terpadu guna menjaga kedaulatan ruang udara Indonesia.
Kohanudnas secara resmi dikukuhkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang digelar di Bandung pada 10 Agustus 2025. Prabowo, pada kesempatan tersebut, melantik Marsdya TNI Andyawan sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas). Penunjukkan tersebut menandai babak baru dalam upaya penguatan sistem pertahanan udara Indonesia.
Dunia operasi udara bukan medan asing bagi Marsdya TNI Andyawan, penerbang pesawat tempur F-16 itu telah melewati berbagai penugasan dan menempati sejumlah jabatan strategis sepanjang perjalanan karier militernya, antara lain Komandan Jenderal Akademi Tentara Nasional Indonesia (Danjen Akademi TNI), Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas), Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Pangkogabwilhan II), Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Staf Khusus Kasau serta kini mengemban tanggung jawab sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal penting bagi Andyawan dalam memimpin Kohanudnas yang mengemban tanggung jawab besar dalam menjaga kedaulatan ruang udara nasional.
Presiden secara khusus berpesan agar Kohanudnas mampu memastikan wilayah kedaulatan Indonesia tetap terjaga. “Jaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia, wilayah udara khususnya,” demikian pesan Presiden RI yang disampaikan Marsdya TNI Andyawan saat ditemui redaksi Indonesia Defense Magazine (IDM) di Makohanudnas, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Melalui wawancara eksklusif tersebut, kami menggali lebih dalam perihal peran, tanggung jawab, dan tantangan Kohanudnas dalam mengoordinasikan serta mengintegrasikan berbagai unsur pertahanan udara lintas matra, yang terdiri dari Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) TNI AD, sistem pertahanan udara TNI AU, maupun persenjataan kapal perang TNI AL. Berikut petikan wawancara Indonesia Defense Magazine dengan Panglima Kohanudnas Marsdya TNI Andyawan Martono.

Marsdya TNI Andyawan Martono, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional

Jakarta, IDM – Bagaimana Panglima menganalisis kondisi sistem pertahanan udara nasional saat ini?

Secara umum, sistem pertahanan udara nasional telah memiliki fondasi operasional yang berjalan efektif. Kita telah membangun jaringan radar tetap dan mobile, menyiagakan unsur pesawat tempur siaga sebagai Quick Reaction Alert/QRA, serta membangun sistem pertahanan udara darat berbasis meriam dan rudal, baik pada jarak pendek maupun menengah. Selain itu, struktur komando Kohanudnas juga telah memungkinkan proses pengamatan, identifikasi, hingga penindakan dapat berjalan dalam satu rantai komando terintegrasi.

Kendati demikian, dari perspektif teknis-operasional, masih terdapat beberapa hal yang masih menjadi perhatian utama. Pertama, cakupan radar masih memiliki celah di beberapa sektor, khususnya pada ketinggian rendah, wilayah laut terbuka, dan kawasan Indonesia Timur. Kedua, integrasi data sensor lintas matra belum sepenuhnya terfusi dalam satu common operational picture (COP) nasional secara real-time, atau dalam gambaran udara yang diketahui (Recognised Air Picture/RAP).

Ketiga, penggelaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) masih terbatas, khususnya pada sistem rudal jarak menengah-jauh, serta unsur pertahanan udara (Hanud) milik TNI (Trimatra Terpadu) yang berfungsi melindungi area pertahanan objek vital strategis.

Keempat, evolusi ancaman menuntut adaptasi sistem pertahanan udara yang lebih modern, canggih, dan adaptif. Ancaman tersebut antara lain berupa kelompok pesawat tanpa awak (swarm UAV), drone kamikaze yang mampu terbang berputar-putar di area sasaran dalam waktu lama dan melakukan pengintaian serta penyerangan terhadap target dengan presisi (loitering munition), serta rudal jelajah berpenampang radar rendah.

Dengan kata lain, sistem pertahanan udara kita sudah berjalan, tetapi perlu penguatan pada aspek lapisan pertahanan (layering), integrasi komando dan kendali (Command and Control/ C2), serta densitas sensor-shooter untuk menghadapi berbagai ancaman modern yang tadi saya sebutkan. Upaya penguatan tersebut sedang berlangsung, seiring dengan modernisasi alutsista dan sensor-sensor yang direncanakan oleh Presiden Prabowo dalam beberapa tahun terakhir.

Apa prioritas jangka pendek dan jangka panjang Kohanudnas dalam membangun sistem pertahanan udara nasional yang tangguh dan efektif?

Untuk prioritas jangka pendek, fokus utama kami adalah menutup celah pengawasan dan memperkuat integrasi sistem. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi optimalisasi radar mobile, peningkatan interoperabilitas radar sipil-militer, penguatan sistem komando dan kendali berbasis data link, serta peningkatan kesiapan Quick Reaction Alert (QRA) agar waktu reaksi semakin singkat. Selain itu, perlindungan objek vital nasional dengan sistem Short Range Air Defense/SHORAD juga menjadi salah satu prioritas Kohanudnas.

Sementara itu, sebagai prioritas jangka panjang, sistem pertahanan udara nasional sedang kami arahkan menuju Integrated Air and Missile Defense (IAMD) berbasis pertahanan berlapis (layered defense). Dengan pendekatan tersebut, penguatan sistem pertahanan udara tidak hanya bergantung pada keunggulan platform, tetapi bertumpu pada arsitektur sistem yang terhubung, adaptif, dan prediktif, sehingga ruang udara nasional tetap terkendali meski ancaman dan dinamika lingkungan strategis terus berkembang.

Dalam desain pertahanan berlapis ini, sistem harus mencakup pertahanan jarak jauh, menengah, pendek, hingga lapisan counter-UAS, semuanya terintegrasi dalam arsitektur network-centric. Selain itu, integrasi radar darat; sensor udara, maritim; dan ke depan termasuk dukungan data berbasis ruang angkasa, juga menjadi bagian dari desain besar tersebut. Pada saat yang sama, pemeliharaan operasional (sustainment) dan kemandirian industri pertahanan nasional juga menjadi perhatian utama.

Baca Juga: Lompatan Teknologi: Perkembangan Scorpene, Ekspor LPD ke Filipina hingga KSOT

Bagaimana Kohanudnas menerapkan prinsip unity of command dalam operasi pertahanan udara, mengingat setiap matra memiliki doktrin, misi, dan budaya operasional tersendiri?

Unity of command bukan sekadar konsep organisasi, tetapi harus diwujudkan dalam sistem komando dan kendali yang terintegrasi. Di Kohanudnas, pengendalian dilaksanakan melalui satu Air Defense Command, dengan pembagian sektor pertahanan udara yang memiliki kewenangan operasional dan taktis.

Efektivitas implementasinya ditopang oleh tiga hal. Pertama, sistem Command and Control (C2) yang terintegrasi dan berbasis data real-time, dengan turut melibatkan kapabilitas sipil-militer untuk mendukung tugas pertahanan udara nasional. Kedua, standarisasi Rules of Engagement/RoE lintas matra untuk memastikan keseragaman prosedur dalam pengambilan keputusan. Ketiga, latihan bersama yang rutin dan berbasis skenario realistis untuk meningkatkan kesiapan serta koordinasi antarunit. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, interoperabilitas tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga sistemik dan digital, sehingga implementasi unity of command dapat berjalan secara efektif di tingkat operasional.

Menyadari perbedaan doktrin, misi, dan budaya di setiap matra, Kohanudnas terus berupaya untuk mengintensifkan komunikasi serta sosialisasi kepada setiap matra, yang intinya menjelaskan bahwa operasi pertahanan udara tidak dapat dijalankan secara mandiri, melainkan kolaborasi gabungan darat, laut, dan udara. Konflik global dan regional menjadi pembelajaran penting yang menunjukkan bahwa koordinasi lintas matra adalah hal mutlak yang harus dilakukan secara konsisten.

Bagaimana seharusnya kerangka pertahanan udara nasional dibangun agar efektif, khususnya di tengah anggaran pertahanan yang cukup terbatas? Apa yang perlu menjadi prioritas?

Dengan keterbatasan anggaran, prioritas harus berbasis risiko dan nilai strategis. Pendekatan yang paling rasional adalah membangun pertahanan berlapis (layered defense) pada area strategis terlebih dahulu, seperti ibu kota negara, pusat pemerintahan, pangkalan militer utama, infrastruktur energi, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan choke points.

Namun, karakter geografis Indonesia juga menuntut sistem yang mobile dan fleksibel. Oleh karena itu, kombinasi antara area pertahanan dan sistem mobile menjadi pilihan optimal. Pertahanan udara modern tidak dapat lagi bersifat statis. Distribusi sistem yang tersebar dan saling terhubung dalam jaringan akan meningkatkan survivabilitas dan efektivitas.

Apa tantangan terbesar bagi Kohanudnas dalam menjaga kesiapan dan efektivitas pertahanan udara nasional?

Tantangan terbesar adalah kecepatan evolusi ancaman dibandingkan dengan siklus pengadaan sistem pertahanan. Ancaman seperti drone murah dalam jumlah besar, rudal jelajah berprofil rendah, serta potensi hybrid aerospace threat, termasuk serangan siber terhadap sistem radar dan C2 menjadi perhatian utama. Selain itu, luasnya wilayah udara Indonesia menuntut domain awareness yang komprehensif. Karena itu, strategi kami menekankan deteksi dini (early detection), peningkatan situational awareness, dan penguatan lapisan pertahanan terhadap berbagai ancaman.

Berkaca dari pengalaman operasi maupun dinamika global, apa kelemahan paling signifikan dalam sistem pertahanan udara nasional saat ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kohanudnas?

Kelemahan utama adalah belum sepenuhnya terbangun sistem Integrated Air and Missile Defense (IAMD) nasional yang utuh dan terintegrasi. Interoperabilitas lintas platform dan lintas matra masih perlu ditingkatkan agar seluruh sensor dan shooter dapat beroperasi dalam satu arsitektur terpadu dengan latensi minimal. Selain itu, sustainment dan modernisasi sistem lama menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian konsisten.

Baca Juga: Membangun Jiwa, Mengawal Samudra: Strategi Operasi Senyap Kopaska di Era Peperangan Berteknologi Tinggi

Panglima berkesempatan mengunjungi sejumlah satuan pertahanan udara TNI lintas matra. Apa yang menjadi catatan Bapak dari kunjungan tersebut?

Melalui kunjungan itu saya bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi serta kesiapan satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kohanudnas. Selain kesiapan alutsista, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama yakni kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengawaki alutsista dan memahami prosedur operasi secara terpadu.

Selain kemampuan teknis, SDM juga perlu dibekali dengan kemampuan komunikasi yang jelas. Misalnya, ketika terdapat laporan “musuh dari utara”, seluruh personel harus memahami arah yang sama. Jika persepsi berbeda, maka bisa terjadi kesalahan reaksi, padahal setiap detik dalam operasi pertahanan udara sangat menentukan.

Kemudian, kami juga memberikan masukan kepada komando atas terkait perbaikan fasilitas dan infrastruktur untuk mendukung operasi. Ini menjadi bagian penting agar saat alutsista atau fasilitas baru diberikan, satuan-satuan lintas matra dapat langsung menggunakannya secara optimal. Dengan persiapan SDM yang matang, infrastruktur yang memadai, serta koordinasi yang jelas, setiap penugasan dan penggelaran alutsista dapat dilakukan secara lebih efektif.

Dalam perspektif Kohanudnas, apa yang menjadi ancaman nyata (real threat) dalam tahun-tahun ke depan bagi wilayah udara Indonesia?

Dalam beberapa tahun ke depan, sejumlah ancaman yang paling realistis bagi pertahanan udara Indonesia antara lain proliferasi (pembangunan dan pengembangan) UAV bersenjata dan loitering munition, penggunaan precision strike berbasis rudal jelajah sebagai smart weapon, serta potensi pelanggaran wilayah udara dalam konteks rivalitas geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, ancaman siber terhadap sistem pertahanan udara juga menjadi dimensi yang tidak dapat diabaikan.

Untuk menghadapi potensi ancaman tersebut, kami sedang mendorong adanya transformasi atau pergeseran dari pendekatan berbasis platform menjadi berbasis sistem; dari responsif menjadi prediktif; serta dari parsial menjadi integrated air and missile defense yang menyeluruh.

Dengan kata lain, bukan hanya jumlah atau jenis alutsista yang menjadi penentu, tetapi kemampuan sistem untuk mendeteksi, memproses, dan merespons ancaman secara terpadu. Dalam konteks itu, sensor menjadi fokus utama, karena penguasaan ruang udara bergantung pada deteksi dini yang andal. Saat ini, sensor darat, kapal, dan udara masih terbatas oleh lokasi serta waktu operasi. Untuk itu, UAV atau drone dapat menjadi prioritas untuk meningkatkan cakupan pengawasan, sementara satelit bisa berperan sebagai ‘mata di atas’ yang terus memantau seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, pengawasan ruang udara menjadi lebih komprehensif dan efektif, ancaman dapat dideteksi secara real time, celah yang tidak terjangkau sensor konvensional dapat ditutup, serta kemampuan pertahanan udara nasional semakin tangguh dan menyeluruh. (Nurhidayat Nasution dan Yuli Ari)