Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI: Dunia Berubah, Indonesia Menentukan Arah

Dunia tengah memasuki fase ketidakpastian yang semakin tajam. Eskalasi konflik geopolitik muncul di berbagai kawasan secara bersamaan dari Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika Latin dan Arktik, menandai melemahnya tatanan internasional berbasis aturan dan menguatnya politik kekuatan negara-negara besar. Di tengah situasi global yang bergejolak, posisi Indonesia menjadi semakin strategis sekaligus rentan. Sebagai negara kepulauan dengan jalur laut vital bagi perdagangan dunia, Indonesia tidak memiliki kemewahan untuk bersikap pasif. Indonesia Defense Magazine berkesempatan mewawancarai Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, untuk mengulas bagaimana Indonesia harus memosisikan diri secara cermat melalui politik luar negeri bebas aktif, penguatan otonomi strategis, serta kesiapan pertahanan nasional agar tetap berdaulat, adaptif, dan mampu menjaga kepentingan nasional di tengah pusaran rivalitas global yang kian kompleks.

Jakarta, IDM – Bagaimana Komisi I DPR RI melihat eskalasi konflik geopolitik global saat ini, mulai dari situasi di Iran, Presiden Venezuela yang diciduk AS hingga Greenland yang jadi rebutan? Apa dampaknya bagi posisi strategis Indonesia?

Kami melihat eskalasi geopolitik global saat ini menandai melemahnya tatanan internasional berbasis aturan. Bagi Indonesia, situasi ini menempatkan kita pada posisi strategis yang penting sekaligus rentan, sehingga kewaspadaan terhadap dampak keamanan, ekonomi, dan diplomasi harus semakin ditingkatkan. Kami melihat eskalasi geopolitik global saat ini sebagai tanda bahwa dunia sedang berada dalam fase ketidakpastian yang serius. Konflik dan ketegangan muncul di banyak kawasan sekaligus, mulai dari Timur Tengah, Eropa, hingga kawasan Arktik dan Amerika Latin. Ini menunjukkan bahwa tatanan internasional berbasis aturan semakin tertekan oleh politik kekuatan dan kepentingan sempit negara-negara besar. Dalam konteks itu, posisi Indonesia menjadi semakin strategis sekaligus menantang.

Sebagai negara kepulauan dengan jalur laut yang sangat vital bagi perdagangan dunia, Indonesia tidak bisa bersikap abai. Setiap eskalasi global berpotensi berdampak pada stabilitas kawasan, keamanan nasional, hingga ekonomi kita. Karena itu, kewaspadaan dan ketahanan nasional harus terus diperkuat, baik dari sisi diplomasi maupun pertahanan.

Apakah prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia masih relevan di tengah polarisasi global yang semakin tajam antara kekuatan besar dunia?

Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap relevan dan menjadi fondasi utama dalam menghadapi polarisasi global. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjaga kemandirian sikap sekaligus tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas regional dan global. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi fondasi utama dalam menyikapi situasi tersebut. Bahkan, di tengah polarisasi global yang semakin tajam, prinsip ini justru semakin relevan. Bebas aktif memberi ruang bagi Indonesia untuk menjaga kemandirian sikap, tidak terjebak dalam politik blok, namun tetap aktif berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan maupun global. Ini bukan sikap netral yang pasif, melainkan posisi strategis yang menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

Dalam konteks rivalitas AS–Tiongkok, bagaimana Indonesia seharusnya memosisikan diri agar kepentingan nasional tetap terjaga tanpa terjebak dalam konflik kekuatan besar?

Dalam rivalitas AS-Tiongkok, Indonesia harus memperkuat otonomi strategis. Kerja sama dilakukan secara selektif dan pragmatis, dengan kepentingan nasional sebagai garis batas yang tidak dapat dikompromikan. Dalam rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia harus konsisten memperkuat otonomi strategisnya. Kita tidak boleh menjadi bagian dari konflik kekuatan besar, tetapi juga tidak boleh kehilangan peluang kerja sama. Pendekatannya harus pragmatis dan selektif, dengan garis batas yang jelas agar setiap kerja sama benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan tidak menimbulkan ketergantungan jangka panjang.

Sejauh mana konflik geopolitik global berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara, khususnya melalui Laut China Selatan?

Konflik geopolitik global berpotensi berdampak langsung pada stabilitas Asia Tenggara, terutama di Laut China Selatan. Indonesia berkepentingan menjaga kawasan tetap damai karena implikasinya sangat besar terhadap keamanan dan jalur perdagangan strategis.

Ketegangan global juga sangat berpotensi berdampak pada stabilitas Asia Tenggara, khususnya melalui Laut China Selatan. Kawasan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi dan menjadi titik sensitif rivalitas kekuatan besar. Bagi Indonesia, menjaga stabilitas kawasan merupakan kepentingan langsung karena berkaitan dengan keamanan wilayah, jalur perdagangan, dan keutuhan kawasan.

Baca Juga: Membangun Jiwa, Mengawal Samudra: Strategi Operasi Senyap Kopaska di Era Peperangan Berteknologi Tinggi

Apakah Komisi I melihat adanya ancaman baru nonkonvensional dari eskalasi geopolitik global, seperti perang siber, disinformasi, atau perang proksi?

Kami menilai ancaman nonkonvensional semakin nyata, mulai dari perang siber, disinformasi, hingga konflik proksi. Ancaman-ancaman ini menuntut kesiapan nasional yang bersifat lintas sektor dan terintegrasi.

Bagi Indonesia, menjaga stabilitas kawasan merupakan kepentingan langsung karena berkaitan dengan keamanan wilayah, jalur perdagangan, dan keutuhan kawasan. Oleh karena itu, penguatan sentralitas ASEAN dan penyelesaian sengketa secara damai harus terus menjadi agenda utama. Selain ancaman militer konvensional, eskalasi geopolitik global juga melahirkan ancaman nonkonvensional yang semakin nyata. Perang siber, disinformasi, operasi pengaruh, hingga konflik proksi kini menjadi instrumen yang lazim digunakan.

Di tengah dinamika geopolitik global, apakah postur pertahanan Indonesia saat ini sudah cukup siap menghadapi berbagai spektrum ancaman?

Postur pertahanan Indonesia saat ini masih dalam proses penguatan. Penyesuaian diperlukan agar struktur pertahanan mampu menjawab spektrum ancaman modern yang semakin kompleks dan multidimensi. Ancaman-ancaman ini tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya bisa sangat luas dan sistemik. Karena itu, kesiapan nasional tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan militer, melainkan harus mencakup ketahanan digital, informasi, dan sosial secara terintegrasi. Jika kita bicara tentang postur pertahanan, harus diakui bahwa Indonesia masih berada dalam proses penguatan.

Tantangannya adalah bagaimana menyesuaikan struktur pertahanan dengan spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi. Diperlukan konsistensi kebijakan, perencanaan jangka panjang, serta sinergi yang kuat antarmatra dan antarlembaga agar postur pertahanan benar-benar adaptif terhadap dinamika global dan regional.

Bagaimana pandangan Komisi I terhadap modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ancaman masa depan?

Modernisasi alutsista TNI merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat ditunda. Namun, modernisasi harus berbasis pada proyeksi ancaman masa depan, dengan penekanan pada integrasi sistem, interoperabilitas, dan keberlanjutan. Dalam kondisi anggaran pertahanan yang terbatas, penentuan prioritas menjadi sangat krusial. Sebagai negara kepulauan, penguatan pertahanan maritim adalah keniscayaan. Di saat yang sama, pertahanan siber juga harus mendapat perhatian serius karena menjadi medan konflik baru yang semakin menentukan.

Baca Juga: Lompatan Teknologi: Perkembangan Scorpene, Ekspor LPD ke Filipina hingga KSOT

Dengan anggaran pertahanan yang terbatas, apa prioritas utama yang harus diperkuat, kekuatan laut, udara, darat, atau pertahanan siber?

Dengan keterbatasan anggaran pertahanan, penetapan prioritas menjadi kunci. Penguatan pertahanan maritim dan siber perlu mendapat perhatian utama, tanpa mengabaikan keseimbangan kekuatan antarmatra. Modernisasi alutsista TNI menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Namun modernisasi tidak boleh sekadar dimaknai sebagai pengadaan alat baru. Yang lebih penting adalah memastikan sistem pertahanan kita terintegrasi, interoperable, dan berkelanjutan. Modernisasi juga harus selaras dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri agar tidak menimbulkan ketergantungan strategis di masa depan. Keseimbangan antarmatra tetap penting, tetapi harus dikelola dengan pendekatan yang realistis dan berbasis ancaman.

Apakah Komisi I mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi kemandirian nasional?

Tantangan terbesarnya apa? Komisi I DPR RI juga terus mendorong penguatan industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari strategi kemandirian nasional. Tantangan terbesarnya adalah memastikan konsistensi kebijakan, alih teknologi yang benar-benar nyata, serta kepastian pasar bagi industri dalam negeri. Tanpa itu, sulit bagi industri pertahanan nasional untuk tumbuh secara berkelanjutan.

Bagaimana pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia saat ini, terutama di wilayah rawan seperti Natuna dan perbatasan darat?

Pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan, khususnya di wilayah strategis seperti Natuna dan perbatasan darat. Diperlukan sinergi antarlembaga dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih modern. Tantangan di lapangan masih cukup kompleks, sehingga dibutuhkan sinergi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih modern untuk memastikan kedaulatan wilayah tetap terjaga.

Apakah Komisi I menilai kerja sama pertahanan dengan negara ASEAN sudah cukup solid dalam menjaga stabilitas kawasan?

Kerja sama pertahanan di tingkat ASEAN sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat agar lebih operasional dan efektif. Stabilitas kawasan membutuhkan kepercayaan bersama dan kapasitas kolektif yang nyata. Di tingkat kawasan, kerja sama pertahanan ASEAN sudah berjalan, namun masih perlu diperkuat agar lebih operasional dan efektif. Stabilitas kawasan tidak cukup dijaga melalui pernyataan politik semata, tetapi memerlukan kepercayaan bersama dan kapasitas kolektif yang nyata.

Baca Juga: Perisai Langit Nusantara, Kohanudnas dan Upaya Penguatan Ruang Udara Indonesia

Dari sisi DPR, kebijakan atau regulasi apa yang perlu diperkuat untuk menghadapi tantangan geopolitik dan pertahanan ke depan?

Dari sisi DPR, penguatan regulasi di bidang pertahanan, keamanan siber, dan kerja sama internasional menjadi penting agar kebijakan nasional lebih adaptif terhadap dinamika geopolitik global. Dari sisi DPR, khususnya Komisi I, peran pengawasan akan terus dijalankan agar kebijakan pertahanan dan kerja sama militer internasional berlangsung transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan nasional.

Pengawasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pertahanan dan kerja sama militer internasional disusun dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip kedaulatan negara dan kepentingan nasional. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat global, tetapi juga tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan keamanan nasional jangka panjang.

Bagaimana peran DPR, khususnya Komisi I, dalam mengawasi kebijakan pertahanan dan kerja sama militer internasional agar tetap transparan dan berpihak pada kepentingan nasional?

Dalam pelaksanaannya, Komisi I DPR RI juga mendorong terbangunnya sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan terkait di bidang pertahanan dan keamanan. Sinergi ini diperlukan agar setiap kebijakan pertahanan dan kerja sama militer internasional dirumuskan secara matang, berbasis kebutuhan strategis nasional, serta mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis global dan regional. Penguatan mekanisme pengawasan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada tahap perumusan regulasi dan pengambilan keputusan, tetapi juga pada proses implementasi, evaluasi, serta pengawasan terhadap dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.

Selain itu, Komisi I DPR RI memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama pertahanan internasional tetap berada dalam koridor hukum nasional, selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, serta tidak mengurangi kedaulatan dan kemandirian pertahanan negara. Pengawasan yang ketat juga diarahkan untuk menjamin penggunaan anggaran pertahanan yang efisien, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan pendekatan pengawasan yang terintegrasi dan berbasis akuntabilitas tersebut, DPR berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan modernisasi alat utama sistem senjata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan, dan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan serta perdamaian dunia. Pada akhirnya, regulasi yang adaptif dan pengawasan yang kuat menjadi fondasi utama bagi terwujudnya sistem pertahanan nasional yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.