Pushidrosal Menjawab Tantangan Keamanan Bawah Laut dan Navigasi Modern

Laksamana Madya TNI Budi Purwanto, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut

Bagi sebagian besar orang, laut Indonesia adalah bentangan air yang menghubungkan ribuan pulau. Namun, bagi para pelaut dan perwira militer, wilayah di bawah permukaan air adalah ruang yang sepenuhnya berbeda. Di sana, kondisi fisis seperti perubahan suhu, kadar garam, dan tekanan air adalah variabel tak terlihat yang mendikte pergerakan kapal selam dan menentukan arah sonar.
Di dasar laut itu pula, kini tergelar jaringan pipa gas bumi serta ribuan kilometer kabel serat optik yang mengalirkan sekitar 90 persen lalu lintas data internet dunia. Kenyataan ini menempatkan ruang bawah laut sebagai palagan baru yang rawan terhadap intelijen dan sabotase asing, atau yang kini dikenal sebagai peperangan dasar laut (seabed warfare).
Dalam situasi tersebut, Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) berada di posisi hulu. Institusi ini memikul mandat ganda yang unik, yakni menyediakan data untuk pertahanan, sekaligus menerbitkan peta laut untuk keselamatan navigasi pelayaran sipil yang mengawal perdagangan bernilai ribuan triliun rupiah. Saat ini, Pushidrosal juga tengah berkejaran dengan waktu untuk memigrasikan seluruh database pemetaan laut nasional ke standar digital tiga dimensi internasional, S-100.
Pada awal Juli, angin laut berembus kering di sekitar Markas Komando Pushidrosal, Ancol, Jakarta Utara. Di ruang kerjanya, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Budi Purwanto menerima Indonesia Defense Magazine.
Dalam wawancara khusus ini, Perwira Tinggi bintang tiga itu berbicara dengan tenang dan runtut saat membeberkan realitas di lapangan. Ia memaparkan keterbatasan anggaran negara dalam menopang fungsi pelayanan publik institusinya, kebutuhan ideal kapal survei seperti KRI Canopus, hingga langkah hukum memburu kapal-kapal asing yang melakukan pemetaan tanpa izin di perairan Indonesia. Menurutnya Pushidrosal memiliki peran ganda institusi dalam menjaga pertahanan militer sekaligus mengawal urat nadi ekonomi nasional.

Jakarta, IDM – Apa saja fokus agenda dan target yang sedang dikerjakan oleh Pushidrosal pada tahun ini?

Fokus utama kami sepanjang tahun ini adalah mengoptimalkan operasional unsur alutsista baru, mematangkan integrasi data hidro-oseanografi untuk kepentingan pertahanan bawah laut, serta mengakselerasi migrasi database peta laut nasional menuju standar digital baru.

KRI Canopus dikenal sebagai salah satu unsur strategis survei dan pemetaan laut TNI Angkatan Laut. Sejauh mana keberadaan kapal ini mampu memperkuat deteksi dini di wilayah perbatasan dan jalur strategis?

Kami berterima kasih kepada Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yang telah mengadakan kapal survei berteknologi tinggi ini. Dengan panjang 105 meter, KRI Canopus merupakan kapal survei terbesar yang kami miliki. Kapal ini dilengkapi teknologi mutakhir, baik yang bersifat unmanned (wahana tanpa awak) maupun sistem sensor yang terintegrasi langsung pada lambung kapal.

Fungsi utamanya adalah mendeteksi karakteristik kolom air laut serta mengambil data batimetri secara presisi. Data ini bermanfaat untuk pengumpulan intelijen maritim yang kita sebut Marine Spatial Data Infrastructure (MSDI). Setelah diolah, data ini menjadi informasi yang berguna bagi kepentingan pertahanan, perbatasan laut, hingga keselamatan navigasi pelayaran di seluruh perairan Indonesia, tidak hanya di koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dengan tantangan ancaman bawah laut yang semakin kompleks, bagaimana Pushidrosal memanfaatkan kemampuan KRI Canopus untuk mendukung operasi intelijen hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut?

Data yang dikumpulkan KRI Canopus bukan hanya kedalaman, tetapi juga karakteristik air laut seperti suhu, kadar garam, dan tekanan. Hal ini sangat bermanfaat untuk pertahanan laut kita.

Sekarang tengah berkembang konsep Seabed Warfare (Peperangan Dasar Laut), di mana infrastruktur di bawah laut rawan disabotase atau dimanfaatkan untuk memenangkan peperangan. Dengan teknologi KRI Canopus, kita bisa mendeteksi kondisi dasar laut secara detail. Kita bisa memetakan di mana letak pipa, jaringan kabel, atau infrastruktur lainnya. Data tersebut yang kemudian kami formulasikan menjadi informasi intelijen untuk kepentingan pertahanan maupun kebutuhan strategis lainnya.

Bisa dielaborasikan, bagaimana keterlibatan Pushidrosal dalam menghadapi tantangan Seabed Warfare tersebut?

Kami terlibat sangat aktif karena hal ini terkait langsung dengan kondisi di dasar laut. Setelah kami masuk ke dalam Tim Nasional Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut, baru diketahui fakta, 90 persen data internet di dunia itu mengalir melalui jaringan kabel bawah laut, bukan melalui satelit.

Oleh karena itu, Seabed Warfare menjadi tema peperangan yang betul-betul krusial saat ini. Jika terjadi gangguan pada infrastruktur di dasar laut tersebut, dampaknya akan sangat melumpuhkan. Melalui kemampuan deteksi KRI Canopus, kami memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh rekan-rekan di jajaran armada tempur untuk melaksanakan operasi di lapangan.

Setelah adanya KRI Canopus, apakah ada rencana penambahan kapal survei baru? Bagaimana postur yang ideal?

Jika melihat konfigurasi perairan kita, idealnya Pushidrosal memiliki 12 unit kapal survei. Di wilayah barat, mulai dari Laut Jawa sampai Laut Natuna, karakternya cenderung dangkal. Kita memerlukan dua unit kapal yang tidak terlalu besar dengan kemampuan sensor di bawah 200 hingga 300 meter.

Di perairan wilayah timur, kondisinya berada di antara kepulauan tetapi lautnya dalam. Di sana kita butuh dua unit kapal yang lebih besar dengan sensor laut dalam. Kemudian untuk mendukung pengamanan perbatasan dan klaim landas kontinen, kita butuh kapal Bantu Hidro-Oseanografi (BHO) berkemampuan Ocean Going; dua unit untuk Samudra Pasifik dan dua unit untuk Samudra Hindia. Data survei batimetri yang akurat di dasar laut sangat diperlukan untuk diplomasi batas wilayah maupun landas kontinen ekstensi.

Di tengah meningkatnya tensi Laut Cina Selatan, bagaimana Pushidrosal memastikan keamanan dan kerahasiaan data strategis yang dikumpulkan?

Data yang kita kumpulkan disimpan di Pushidrosal dan diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia. Dengan kondisi geopolitik global saat ini, pemakaian jalur perairan kita semakin padat karena Indonesia menghubungkan dua lautan dan dua benua. Banyak konsorsium global yang ingin melewatkan kabel jalur komunikasi di perairan Indonesia karena relatif aman. Di sini KRI Canopus kita manfaatkan untuk mendeteksi dasar laut mana yang bisa digunakan untuk pergelaran tersebut. Dari penguasaan data ini, kita bisa memanfaatkan keuntungan diplomasi sesuai dengan konfigurasi kelautan yang kita miliki.

Baca Juga: Perisai Langit Nusantara, Kohanudnas dan Upaya Penguatan Ruang Udara Indonesia

Seberapa penting data hidro-oseanografi dalam mendukung operasi pertahanan militer?

Sangat penting. Dalam operasi militer, biasanya ada tiga informasi utama, yaitu cuaca, medan, dan musuh. Unsur musuh dihadapi oleh rekan-rekan di armada atau marinir. Namun, variabel cuaca dan medan laut adalah tugas inti dari Pushidrosal.

Medan laut itu kelihatannya tenang di permukaan, tetapi di dalamnya ada dinamika suhu, salinitas, dan massa jenis. Komponen-komponen ini berpengaruh langsung terhadap pancaran gelombang suara di bawah air. Gelombang suara tersebut diperlukan oleh armada kita untuk mendeteksi kapal selam atau dalam peperangan bawah air. Sebaliknya, kapal selam lawan akan mencari shadow zone (zona bayang-bayang) untuk bersembunyi dari deteksi sonar kapal permukaan. Tanpa data hidro-oseanografi, sulit untuk menguasai medan tersebut.

Bagaimana dengan pemanfaatan data hidro-oseanografi di sektor nonmiliter?

Di sektor nonmiliter juga sangat penting. Pushidrosal merupakan perwakilan resmi Indonesia di International Hydrographic Organization (IHO). Merujuk pada buku panduan M-2 yang dikeluarkan IHO, data hidrografi menjadi instrumen vital untuk mendukung pembangunan nasional, seperti perencanaan pelabuhan, infrastruktur pantai, tata ruang laut, hingga keselamatan navigasi. Data yang kami ukur mencakup pasang surut, laju sedimentasi, hingga data oseanografi. Semua itu dikemas untuk mendukung pembangunan infrastruktur di pantai maupun di dasar laut.

Apa tantangan terbesar Pushidrosal dalam memetakan seluruh wilayah laut Indonesia yang sangat luas ini?

Tantangan terbesarnya adalah pemenuhan sumber daya, khususnya anggaran. Pushidrosal ini unik karena sejak 1951 kami menjalankan dwifungsi: menyelenggarakan survei hidrografi untuk kepentingan militer pertahanan, sekaligus mendukung pembangunan nasional. Saat ini keterlibatan kami cukup luas, mulai dari Tim Nasional Pipa Kabel hingga zonasi wilayah pesisir. Oleh karena itu, organisasi kami bagi dua; ada staf asisten operasi yang bertanggung jawab pada standarisasi pemetaan militer, dan bagian hidrografi terapan (Engineering Hydrography) untuk kebutuhan sipil seperti pembangunan dermaga dan pengerukan alur aliansi bersama kementerian lain.

Tantangannya, dalam menjalankan fungsi pelayanan publik untuk hidrografi nasional nonmiliter ini, hingga saat ini, dukungan melalui alokasi anggaran khusus dari pemerintah masih dalam proses penyesuaian sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Porsi pertahanan sudah didukung oleh Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut, namun fungsi pembangunan nasionalnya belum. Kami berterima kasih karena Pushidrosal kini sudah dimasukkan ke dalam RPJMN 2024–2029 lengkap dengan Key Performance Indicator (KPI)- nya, sehingga peran kami dalam pembangunan nasional diharapkan bisa lebih optimal.

Bagaimana langkah taktis Pushidrosal dalam menangani potensi kegiatan survei ilegal oleh aktor asing di perairan nasional?

Hal-hal yang bersifat ilegal biasanya berupa kegiatan survei laut yang tidak dilaporkan atau tidak mengantongi izin resmi dari kita. Ada pihak luar yang berusaha mencari data perairan kita secara sepihak. Antisipasinya, Pusat Pengendali Operasi kami terus memantau dan berkoordinasi dengan jajaran armada TNI Angkatan Laut serta kementerian lain.

Jika teridentifikasi ada kapal survei asing, kami akan menganalisis olah geraknya. Kapal yang sedang melakukan survei memiliki pola manuver dan kecepatan rata-rata konstan yang khas (beberapa knot). Jika pola itu terlihat dan mereka tidak memiliki dokumen security clearance resmi dari kita, kami langsung menghubungi unsur KRI di armada untuk melaksanakan penegakan hukum secara tegas di lapangan.

Pushidrosal juga bekerja sama dengan lembaga asing, salah satunya seperti Australian Hydrographic Office (AHO). Bagaimana batasan kerja sama tersebut agar kerahasiaan data laut kita tetap terjaga?

Kerja sama dengan kantor hidrografi kawasan fokus utamanya adalah safety of navigation (keselamatan navigasi). Kami memiliki code of conduct yang jelas: mereka melakukan survei di wilayah perairan mereka, dan kita di wilayah kita sendiri. Data mentah sepenuhnya diolah dan dipegang oleh masing-masing negara.

Koordinasi baru dilakukan saat pembuatan peta laut di wilayah perbatasan agar datanya berkesinambungan. Peta laut tidak boleh terputus atau tidak sinkron saat kapal melintas dari perairan Indonesia ke Australia. Di perbatasan itulah kami menyelaraskan sambungan kedua peta agar navigasi kapal berjalan mulus. Dengan Australia, kami menyebutnya Coordinated Hydrographic Survey Exercise (CHSE). Konsepnya mirip patroli terkoordinasi, masing-masing di wilayah teritorialnya sendiri. Data strategis tetap kami simpan sendiri.

Selain dengan Australia, kerja sama pemetaan laut apa lagi yang sedang berjalan?

Baca Juga: Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI: Dunia Berubah, Indonesia Menentukan Arah

Kami bekerja sama dengan Malaysia dan Singapura untuk pemetaan di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui program Malacca and Singapore Strait Electronic Navigational Chart (MSS-ENC). Jalur ini sangat ramai dan ada tiga negara pantai yang berwenang di sana. Pola nya sama: Singapura memetakan wilayahnya, Malaysia wilayahnya, dan Indonesia wilayahnya sendiri.

Saat digabungkan menjadi satu peta elektronik terpadu, posisi koordinatornya digilir setiap tiga tahun. Kebetulan, Juli ini saya ke Singapura untuk serah terima posisi koordinator MSS-ENC dari Malaysia ke Singapura, dengan Jepang bertindak sebagai koordinator teknis kerja sama ini.

Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga keamanan dan navigasi di Selat Malaka?.

Betul. Penjagaan dari sisi Pushidrosal berfokus pada jaminan keselamatan navigasi melalui pembaruan peta laut secara berkala. Kolaborasi tiga negara pantai ini memberikan kepastian bagi kapal-kapal internasional yang melintas bahwa peta laut di Selat Malaka akurat dan aman untuk dilalui.

Bagaimana kontribusi nyata data hidro-oseanografi dalam mendukung program Tol Laut?

Kami berkonsentrasi melakukan survei pada jalur-jalur yang menjadi rute tol laut serta memetakan pelabuhan-pelabuhan yang menjadi hub strategisnya. Prinsipnya, kapal dagang besar tidak akan mau masuk ke sebuah pelabuhan jika tidak ada peta laut yang menjamin keamanannya. Kami membuat peta kertas dan peta elektroniknya (ENC) agar para nakhoda memiliki tingkat kepercayaan diri bahwa rute yang mereka lalui aman dari bahaya navigasi.

Untuk menggambarkan urgensinya, merujuk data BPS tahun 2018 sampai 2023, nilai ekspor Indonesia yang diangkut melalui jalur laut itu mendekati angka Rp3.600 triliun. Seluruh aktivitas pengangkutan komoditas tersebut membutuhkan peta laut yang akurat. Jika di darat masyarakat mengenal Google Maps, maka di laut sistem navigasi elektronik tersebut dinamakan Electronic Navigational Chart (ENC). Melalui ENC, nakhoda bisa mengetahui posisi real-time mereka dan mendeteksi bahaya di sekitarnya.

Peta laut yang kami produksi bersifat dinamis. Setiap minggu kami melakukan koreksi data melalui BPI (Berita Pelaut Indonesia). Jika ada insiden kapal kandas, kapal terbakar, pembangunan dermaga baru, hingga aktivitas penggelaran pipa dan kabel bawah laut, informasinya langsung kami perbarui minggu itu juga agar kapal-kapal yang melintas dapat mengantisipasi dan menghindari area tersebut.

Mengenai modernisasi, Pushidrosal saat ini tengah bersiap melakukan transisi standar peta laut internasional dari generasi S-57 menuju S-100. Bisa dijelaskan perbedaan mendasarnya?

Ini adalah lompatan teknologi yang besar. Pada standar lama versi S-57, navigasi pelayaran dilakukan dalam ruang dua dimensi (2D). Kita memindahkan visualisasi peta kertas ke layar elektronik, dan posisi kapal bergerak di permukaan datar tersebut.

Namun, pada standar baru S-100, navigasi beralih ke ruang tiga dimensi (3D). Nakhoda tidak hanya melihat permukaan, tetapi bisa melihat visualisasi topografi dasar laut secara utuh. Mereka bisa mengetahui secara visual apakah kapal sedang berjalan di antara cekungan atau lembah bawah laut. Selain itu, informasi tambahan seperti dinamika arus permukaan, pasang surut, hingga cuaca akan dikirim secara online via satelit langsung ke sistem navigasi kapal secara real-time. Di era S-100, semua data tersebut melebur menjadi satu ekosistem peta navigasi terpadu.

Baca Juga: Indonesia, BoP, dan Masa Depan Gaza

Bagaimana target pencapaian transisi ke standar S-100 ini?

IHO telah menetapkan target, per 1 Januari 2029, implementasi S-100 fase pertama sudah harus berlaku secara global. Di Pushidrosal, tulang punggung utamanya adalah penyiapan peta laut masa depan yang disebut S-101. Saya sudah menginstruksikan staf untuk fokus memigrasikan database dari S-57 menjadi S-101. Saat ini progresnya sudah berjalan di atas 80 persen.

Target saya, pada 2026 ini seluruh database navigasi laut nasional kita sudah siap bertransisi ke format S-100. Langkah digitalisasi ini sesuai dengan realitas di lapangan; tren penjualan menunjukkan permintaan peta kertas terus menurun, sementara permintaan peta elektronik (ENC) melonjak drastis. Pelan-pelan kita beralih ke digital secara penuh menggunakan sistem Print on Demand untuk kebutuhan peta cetak.

Kapan uji coba penerapan standar baru S-100 ini akan mulai dilakukan di lapangan?

Seluruh negara di dunia saat ini sedang bergerak menuju standar yang sama. Sebagai langkah konkret, pada bulan September nanti, Pushidrosal akan menggelar sea trial (uji coba laut) untuk implementasi S-100 di kawasan Teluk Jakarta. Kami bekerja sama dengan penyedia perangkat lunak (software) hidrografi global untuk menguji coba aplikasinya pada database yang sudah kita buat guna memastikan datanya valid dan memenuhi standar IHO.

Dalam uji coba di Teluk Jakarta nanti, tiga komponen utama standar S-100 yang akan diintegrasikan adalah peta laut (S-101), arus permukaan, dan data pasang surut. Jika hasilnya valid, pemetaan versi S-100 ini akan kami perluas ke wilayah perairan lainnya. Kami juga mengundang rekan-rekan media untuk ikut serta langsung di kapal survei saat sea trial pada September 2026 agar bisa melihat sistem ini bekerja di lapangan.

Apakah teknologi peta masa depan S-100 ini nantinya juga diaplikasikan untuk kepentingan militer TNI AL?

Tentu saja bisa, namun khusus untuk data aplikasi militer pertahanan, seluruh datanya bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan ke luar. Saat ini pun pada standar S-57, kami sudah menyisipkan lapisan data khusus yang disebut Additional Military Layer (AML).

Jika kapal sipil menggunakan sistem navigasi bernama Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), maka di kapal-kapal perang baru TNI AL, kami menerapkan sistem bernama Warship Electronic Chart Display and Information System (WECDIS). Di dalam WECDIS inilah data AML taktis milik Pushidrosal dimasukkan, menyajikan visualisasi 3D medan tempur laut, peta pendaratan amfibi, hingga data operasi tempur gabungan yang tidak ada di sistem kapal komersial sipil.

Pushidrosal mengemban tanggung jawab besar ini secara simultan, memetakan laut untuk keselamatan pembangunan sipil demi pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menguasai data ruang bawah laut demi tegaknya kedaulatan tempur TNI Angkatan Laut. (Yakub Pryatama W & Aini Tartinia)