Komisi I DPR Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Evakuasi 74 WNI di Yaman

Jakarta, IDM – Keselamatan warga negara Indonesia (WNI) menjadi perhatian di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Yaman yang berdampak pada kawasan sekitar Laut Merah.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah memperkuat pemantauan sekaligus menyiapkan langkah kontingensi untuk melindungi WNI yang berada di wilayah rawan konflik.

Oleh Soleh menilai pemerintah perlu memastikan seluruh WNI di Yaman maupun Arab Saudi memperoleh informasi keamanan secara cepat dan akurat.

Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.

Baca Juga: TNI Ungkap 452 Kasus Pertanahan, 44.677 Hektare Aset Tanah Berpotensi Picu Konflik Agraria

"Kita meminta pemerintah terus memantau keberadaan WNI di Yaman maupun Arab Saudi. Keselamatan dan keamanan warga negara harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika situasi konflik dan perang semakin meningkat," ujar Oleh Soleh.

Perhatian khusus diarahkan terhadap WNI yang berada di Kota Mokha, Yaman. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 17 September 2026, terdapat 77 WNI di wilayah tersebut, tetapi tiga orang telah berhasil keluar sehingga tersisa 74 WNI. Mereka seluruhnya merupakan pelajar.

Mokha sendiri merupakan kota pelabuhan di pesisir Laut Merah yang berada dekat dengan Selat Bab el-Mandeb. Perubahan situasi keamanan di kawasan tersebut membuat keberadaan WNI perlu terus dipantau.

"Kondisi 74 WNI yang masih berada di Mokha harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah ketika situasi sudah semakin membahayakan," kata Oleh.

Baca Juga: 622 Personel TNI-Polri Disiagakan Amankan Kunjungan Presiden di Peresmian LRT Kelapa Gading–Manggarai

Ia meminta Kemlu memperkuat koordinasi melalui KBRI Muscat yang memiliki wilayah kerja mencakup Yaman, serta KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah untuk memantau kondisi WNI dan memastikan saluran komunikasi tetap terbuka.

Kemlu sebelumnya menyatakan pemantauan memang dilakukan melalui perwakilan RI di kawasan tersebut dan WNI diminta mengikuti arahan keselamatan serta memanfaatkan hotline ketika menghadapi keadaan darurat.

Menurut Oleh, pemantauan harus berjalan beriringan dengan penyusunan skenario apabila kondisi keamanan mengalami penurunan.

Pemerintah perlu memiliki sejumlah opsi, mulai dari penguatan komunikasi dan perlindungan hingga evakuasi apabila hasil asesmen menunjukkan keberadaan WNI sudah tidak aman.

Baca Juga: Dukung Penguatan Pertahanan, TNI Soroti Kebutuhan Tanah untuk Brigif dan Batalion TP di Seluruh Indonesia

"Kalau situasinya semakin memanas dan membahayakan keselamatan WNI, pemerintah jangan ragu mengambil opsi evakuasi. Kita tidak boleh menunggu sampai terjadi korban baru kemudian bertindak," tegasnya.

Di sisi lain, Oleh mendorong agar eskalasi konflik dapat segera dihentikan melalui jalur diplomasi.

Menurutnya, Indonesia dapat terus mendorong komunikasi dan dialog di antara pihak-pihak yang bertikai serta bersama negara lain mengupayakan terciptanya perdamaian di kawasan.

"Indonesia bisa ikut menjadi bagian dari upaya perdamaian. Kita dapat mengajak negara-negara lain untuk mendorong dialog dan mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik. Politik luar negeri Indonesia harus terus diarahkan pada upaya menciptakan perdamaian dunia," paparnya.