Kenaikan Tukin TNI, DPR: Jangan Ada Lagi Oknum yang Cederai Kepercayaan Publik

Jakarta, IDM – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia pertahanan Indonesia.

Komisi I DPR RI menegaskan peningkatan kesejahteraan harus menjadi pemicu lahirnya prajurit yang semakin profesional, berintegritas, dan taat hukum.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan negara terhadap dedikasi prajurit yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas tanpa adanya penyesuaian tunjangan kinerja sejak 2018.

Baca Juga: AS Gempur Iran tanpa Ampun, Komisi I DPR Desak Indonesia Pimpin Gerakan Gencatan Senjata

"Pemerintah pasti telah melakukan kajian secara komprehensif sebelum memutuskan kenaikan tukin ini. Sudah hampir delapan tahun prajurit TNI tidak mendapatkan penyesuaian," ujarnya.

Menurut Oleh, kesejahteraan prajurit memiliki hubungan langsung dengan efektivitas pertahanan negara. Dukungan finansial yang lebih baik akan membuat personel TNI dapat berkonsentrasi penuh menjalankan berbagai operasi pertahanan, pengamanan wilayah, hingga tugas kemanusiaan.

Meski demikian, ia mengatakan kenaikan tukin harus diikuti perubahan nyata dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan disiplin di lingkungan TNI.

"Harapan kita, kenaikan tukin ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja TNI. Prajurit harus semakin profesional, disiplin, dan semakin optimal dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ungkap Oleh Soleh.

Baca Juga: Komisi I DPR: Kenaikan Tukin jadi Suntikan Semangat Baru bagi Prajurit TNI

Oleh juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik institusi TNI melalui kepatuhan terhadap hukum dan etika profesi.

"Jangan sampai setelah kesejahteraan meningkat masih ada oknum prajurit yang melakukan pelanggaran berat atau tindakan kekerasan," ucapnya.

Keberhasilan kebijakan peningkatan kesejahteraan, kata Oleh Soleh, tidak hanya diukur dari besarnya tunjangan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.