Kemhan Akhiri Latsarmil Calon Manajer Kopdes, Komisi I: Jangan Ada Korban Lagi

Jakarta, IDM – Keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mendapat dukungan dari Komisi I DPR RI.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk evaluasi yang cepat setelah muncul sorotan publik menyusul meninggalnya lima peserta selama pelaksanaan pelatihan.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyebut keputusan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghentikan Latsarmil sekaligus menggantinya dengan pendidikan bela negara dan pelatihan manajerial merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan pemerintah mulai menyesuaikan pola pembinaan dengan kebutuhan riil para calon pengelola koperasi.

Baca Juga: DPR Tahan Publikasi Draf RUU Keamanan Siber Demi Cegah Disinformasi

"Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Pertahanan yang melakukan evaluasi serta menghentikan program Latsarmil dan menggantinya dengan pendidikan bela negara dan manajerial,” tegas Oleh Soleh.

“Ini merupakan keputusan yang tepat dan responsif terhadap berbagai masukan serta evaluasi yang berkembang," katanya.
Ia menilai sejak awal latihan dasar kemiliteran memang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas utama para calon manajer koperasi yang nantinya bertanggung jawab mengelola kelembagaan ekonomi desa maupun sektor perikanan.

Kompetensi yang lebih dibutuhkan justru menyangkut kepemimpinan, tata kelola organisasi, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan usaha koperasi.

Oleh menyebut penguatan kapasitas manajerial akan jauh lebih efektif dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel dibandingkan pendekatan latihan fisik bercorak militer.

Baca Juga: Tragedi Latsarmil SPPI Harus Perkuat Standar Keselamatan Pembinaan Kader Bangsa

"Latihan dasar kemiliteran memang tidak cocok bagi calon manajer koperasi. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan manajerial yang kuat agar mampu mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel," ujarnya.

Meski demikian, ia menilai pendidikan bela negara tetap memiliki relevansi sebagai bagian dari pembentukan karakter, kedisiplinan, integritas, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

Namun, materi yang diberikan harus proporsional dan disesuaikan dengan fungsi peserta sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi desa, bukan sebagai personel pertahanan.

Oleh menegaskan pendidikan bela negara seharusnya diarahkan untuk memperkuat etos kerja, tanggung jawab, nasionalisme, dan kepemimpinan sosial sehingga dapat mendukung keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih.

Baca Juga: TB Hasanuddin Usul Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dihapus: Negara Bisa Hemat Anggaran

Lebih jauh, ia mengingatkan agar evaluasi yang dilakukan Kemhan tidak berhenti pada pergantian nomenklatur pelatihan semata. Pemerintah diminta melakukan reformasi menyeluruh terhadap substansi kurikulum, metode pembelajaran, mekanisme pengawasan, hingga standar keselamatan peserta agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

"Perubahan ini jangan hanya sebatas perubahan nama. Programnya harus betul-betul diubah, baik materi, metode maupun pelaksanaannya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar pelatihan lebih efektif, relevan dengan kebutuhan peserta, dan yang paling penting tidak lagi menimbulkan korban jiwa," tegasnya.

Oleh mengatakan meninggalnya lima peserta menjadi pelajaran penting bahwa setiap program pembinaan yang melibatkan masyarakat sipil harus mengedepankan aspek keselamatan, profesionalisme, serta kesesuaian antara metode pelatihan dan tujuan penugasannya.

Dengan dihentikannya Latsarmil dan digantikan pendidikan bela negara berbasis karakter serta pelatihan manajerial, DPR berharap para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dapat memperoleh kompetensi yang lebih relevan untuk mengembangkan koperasi.

DPR meminta agar koperasi dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pesisir, tanpa mengabaikan prinsip keselamatan peserta.