DPR Dorong Satu Kendali Tangani Karhutla, Respons Negara Harus Terpadu

Jakarta, IDM – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat sistem penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kini semakin meluas di sejumlah wilayah Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah menyentuh aspek kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan hingga keamanan masyarakat.

Puan menegaskan, penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi yang solid dengan satu kendali agar setiap unsur negara dapat bergerak cepat dan terarah.

“Penanganan Karhutla harus satu kendali yang prosesnya harus memadukan langkah-langkah pemadaman api, perlindungan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, dan dukungan kepada keluarga terdampak,” kata Puan.

Ia menilai meluasnya kebakaran yang menghasilkan kabut asap pekat berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan risiko keselamatan warga.

Baca Juga: DPR Ingatkan WNI yang Gabung Militer Asing Bisa Hadapi Konsekuensi Hukum

Sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatra menjadi kawasan yang terdampak kondisi tersebut.

Memasuki awal September 2026, ancaman Karhutla juga semakin serius seiring kondisi kemarau ekstrem yang diperparah fenomena El Niño.

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat bahkan dilaporkan menghadapi peningkatan titik panas yang signifikan.

Bagi Puan, asap Karhutla memiliki efek berantai yang tidak boleh diremehkan.

“Asap yang muncul dari Karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ujarnya.

Puan juga menekankan pentingnya melihat Karhutla sebagai persoalan yang membutuhkan orkestrasi seluruh sumber daya negara.

Baca Juga: Delapan WNI Diduga Direkrut jadi Tentara Rusia, Intelijen Bongkar Modus Lowongan Kerja Bergaji Jumbo

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, masyarakat, hingga pengelola kawasan harus memiliki pola koordinasi yang jelas.

“Lintas koordinasi untuk memastikan setiap aspek yang terdampak dapat tertangani dengan lebih terarah dan terpadu. Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan Karhutla,” tegasnya.

Kecepatan, lanjut Puan, menjadi salah satu faktor penting dalam mengendalikan kebakaran.

Deteksi dini dan respons cepat diperlukan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

“Kecepatan respons sangat menentukan. Semakin lama sebuah titik api dibiarkan, semakin besar pula biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengendalikannya,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Soal 8 WNI Disebut Gabung Militer Rusia

Maka dari itu, penguatan koordinasi juga harus dibarengi dengan kesiapan operasional di lapangan. Sinergi pemerintah dengan aparat dan unsur terkait diperlukan untuk memastikan setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Di sisi lain, Puan mendukung langkah pemerintah menyegel 21 badan usaha yang lahannya terindikasi berkaitan dengan Karhutla di tujuh provinsi.

Menurutnya, tindakan administratif maupun proses hukum harus berjalan secara transparan agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganan terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab.

“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap Karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” kata Puan.

Ia menilai penegakan hukum menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan Karhutla. Penindakan terhadap pelaku maupun korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah kebakaran berulang.