Komisi I Dukung Sinergi Polri-Komdigi, Dorong Roadmap Penanganan Kejahatan Digital

Jakarta, IDM – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, mendukung penguatan sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memperkuat keamanan ruang digital.

Ia meminta kerja sama kedua lembaga tersebut ditindaklanjuti dengan peta jalan atau roadmap penanganan kejahatan digital yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

Menurut Oleh Soleh, kolaborasi Polri dan Komdigi perlu di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman di ruang digital.

Pelbagai bentuk kejahatan, mulai dari judi online (judol), jual beli data pribadi, hingga penipuan digital atau scam, membutuhkan penanganan yang terkoordinasi dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Baca Juga: Komisi I DPR Bawa Agenda Parlemen Terbuka Indonesia ke Forum Asia

Hal itu diungkapkan Oleh Soleh merespons pertemuan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Pertemuan tertutup itu membahas penguatan sinergi dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan siber di ruang digital.

Oleh Soleh menilai, pertemuan harus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan digital.

“Kerja sama Polri dan Komdigi ini harus benar-benar menghasilkan langkah konkret. Kejahatan digital semakin beragam, korbannya juga semakin banyak. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi ancaman ini sendirian,” ujar Oleh Soleh.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun!

Ia mengatakan, masyarakat menghadapi beragam risiko ketika beraktivitas di ruang digital. Sebagian terjerat judi online, sebagian lainnya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, sementara tidak sedikit yang mengalami kerugian finansial akibat penipuan dengan berbagai modus.

“Banyak masyarakat yang menjadi korban, tetapi memilih diam karena tidak tahu harus melapor ke mana. Ada juga yang sudah melapor, tetapi masih menghadapi kesulitan dalam proses penanganannya. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Oleh Soleh juga menekankan, sinergi Polri dan Komdigi tidak boleh berhenti pada koordinasi maupun pertukaran informasi.

Kedua lembaga perlu menyusun peta jalan yang mengatur tahapan penanganan kejahatan digital secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga pemulihan hak korban.

Baca Juga: 2.000 Warga Palestina Kehilangan Tempat Tinggal, Komisi I DPR: Jangan Biarkan Tanah Mereka Dirampas!

Menurutnya, roadmap setidaknya harus mencakup edukasi dan pencegahan kejahatan digital, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, koordinasi penanganan perkara, serta perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban.

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab antarlembaga juga perlu dirumuskan secara jelas.

Sehingga setiap institusi dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya tanpa menimbulkan tumpang tindih dalam penanganan kasus.

“Polri dan Komdigi harus duduk bersama menyusun roadmap penanganan kejahatan digital. Harus jelas siapa melakukan apa, bagaimana mekanisme pelaporannya, bagaimana penanganan kasusnya, dan bagaimana korban mendapatkan perlindungan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan kebingungan ketika menghadapi kejahatan digital,” pungkasnya.