Pemerintah Siapkan Pengambilalihan Ribuan Hektare Lahan Perkebunan, HGU Perusahaan Bermasalah Dievaluasi

Jakarta, IDM –Pemerintah menyiapkan langkah penertiban terhadap sejumlah konsesi perkebunan yang berkaitan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Selain pencabutan hak guna usaha (HGU), pemerintah memastikan akan mengambil alih lahan perusahaan yang masa berlaku haknya telah berakhir.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan, terdapat 11 perusahaan yang direkomendasikan Bareskrim Polri untuk dikenai pencabutan HGU.

Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menetapkan sejumlah skema penanganan berdasarkan hasil evaluasi masing-masing perusahaan.

“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Ada 11,” kata Nusron di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11).

Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT SPT BSLT dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. Nusron mengatakan, masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga lahan akan diambil alih oleh negara.

“Kemudian klaster kedua, ada satu PT yang ternyata HGU-nya sudah habis tahun 2020. Dan ini dipastikan akan diambil alih negara,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan, yakni PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM dengan dua bidang lahan seluas 5.355 hektare serta 2.360,81 hektare.

Nusron menyebut, keputusan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran yang melebihi 50 persen, kejadian berulang, serta tidak adanya fasilitas pencegahan dan mitigasi kebakaran.

Di sisi lain, pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi tiga perusahaan yang sudah memiliki IUP, tetapi belum memiliki hak atas tanah.

Ketiganya adalah PT ANI, PT BOS, dan PT AIR. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap izin usaha perkebunan yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut dengan melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.

Sementara itu, PT SAE di Kabupaten Landak akan dikenai pencabutan sebagian HGU. Tiga perusahaan lainnya masih dalam proses pemeriksaan untuk menentukan bentuk penindakan.

Nusron menegaskan, seluruh proses akan ditindaklanjuti melalui penyusunan rancangan SK setelah pemeriksaan lapangan dan pengukuran selesai dilakukan.