93 Korporasi Terseret Penanganan Hukum Karhutla, Menko Polkam Dudung Minta Tak Ada yang Kebal Hukum

Jakarta, IDM –Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menggelar rapat koordinasi yang membahas Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11).

Dudung membeberkan terdapat 93 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap korporasi. Hasil itu merupakan sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri.

Selain 93 SPDP terhadap korporasi, Kejaksaan Agung dan Polri juga mencatat 241 SPDP terhadap perorangan.

Data tersebut menunjukkan penanganan hukum terhadap kasus karhutla terus berjalan dan mencakup subjek hukum individu maupun badan usaha.

Dudung menegaskan, perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan lahan dan menikmati manfaat ekonomi dari sumber daya alam harus bertanggung jawab terhadap wilayah konsesinya.

"Perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya, mencegah kebakaran, serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Dudung.

Dalam evaluasi, kata Dudung, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar di dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.

Sementara Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Rinciannya, lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.

Sebanyak 120 subjek hukum lainnya masih dalam proses penanganan tindak pidana.

Dudung meminta aparat penegak hukum dan kementerian terkait memperkuat koordinasi agar penanganan kasus tidak berhenti pada tahap pemeriksaan administratif.

Hasil inspeksi lapangan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku.

"Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," tegasnya.

Ia juga mengingatkan kepemilikan HGU maupun PBPH bukan jaminan perusahaan terbebas dari sanksi apabila terbukti mengabaikan kewajiban pengelolaan lingkungan.

Pemerintah, lanjut Dudung, dapat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan, pencabutan, hingga tidak memperpanjang izin perusahaan yang terbukti melanggar.

Namun, ia menekankan proses penegakan hukum harus tetap objektif dan membedakan perusahaan yang patuh dari perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Seluruh proses harus berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan," tandasnya.