Kemenko Polkam Perkuat Langkah Penanganan WNI yang Terlibat Dinas Militer Asing

Jakarta, IDM –Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menangani keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam dinas militer asing.

Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika keamanan internasional yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, keselamatan, hingga status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri.

Melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga di Tangerang, Kamis.

Pertemuan difokuskan pada tindak lanjut rekomendasi kebijakan Menko Polkam agar penanganan persoalan dilakukan secara terpadu dan memiliki landasan hukum yang jelas.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan setiap kasus keterlibatan WNI dalam militer asing ditangani secara komprehensif.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menyamaratakan seluruh kasus karena terdapat perbedaan latar belakang dan kondisi yang melatarbelakangi keterlibatan masing-masing individu.

“Pemerintah perlu membedakan WNI yang secara sadar bergabung dengan militer asing dan WNI yang diduga menjadi korban perekrutan melalui penipuan atau perdagangan orang. Setiap kasus harus ditangani berdasarkan fakta, ketentuan hukum, dan koordinasi antarinstansi terkait,” ujar Koba.

Ia menekankan, proses verifikasi menjadi tahapan penting untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Pemerintah perlu memastikan apakah keterlibatan WNI tersebut merupakan keputusan pribadi yang dilakukan secara sadar atau justru berkaitan dengan praktik perekrutan ilegal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang.

Koba menegaskan, aspek perlindungan WNI menjadi perhatian utama. Pemerintah juga perlu mengkaji konsekuensi hukum yang mungkin timbul, khususnya terkait status kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi turut membahas indikasi perekrutan WNI melalui penawaran pekerjaan yang menyesatkan.

Dugaan ini membutuhkan pendalaman lebih lanjut oleh instansi berwenang, terutama untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya unsur penipuan maupun TPPO.

Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati penguatan koordinasi antarinstansi dalam proses verifikasi status WNI, pendalaman dugaan TPPO, serta pertukaran data daninformasi.

Masing-masing kementerian/lembaga diharapkan menjalankan kewenangannya secara terkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan.

Kemenko Polkam selanjutnya akan mengawal koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap persoalan keterlibatan WNI dalam militer asing dapat diselesaikan berdasarkan hukum, kepentingan nasional, dan prinsip pelindungan warga negara.