Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Usung Diplomasi Inklusif

Jakarta, IDM – Indonesia memperoleh mandat bersejarah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada 2026.

Penetapan ini menandai pertama kalinya Indonesia memimpin badan internasional yang berperan dalam membahas isu hak asasi manusia dunia sejak lembaga dibentuk pada 2006.

Penetapan Indonesia dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini di Jenewa, Swiss.

Sebelumnya, Indonesia telah dipilih oleh negara-negara anggota kelompok kawasan Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Group (APG) untuk dinominasikan sebagai presiden.

Melalui presidensi ini, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026.

Baca Juga: BNPB Bantah Ada Penggeledahan KPK Hari Ini, Akui Sejumlah Ruangan Disegel

Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan agenda tahunan, fasilitasi pembahasan berbagai isu HAM, serta upaya menjaga agar proses pengambilan keputusan berlangsung secara objektif, inklusif, dan berimbang.

Kepemimpinan Indonesia mengusung tema “A Presidency for All”, yang menegaskan komitmen untuk membangun konsensus, memperkuat dialog lintas kawasan, serta meningkatkan efektivitas dan kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan presidensi Indonesia akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi.

Nasir menyebut pendekatan diarahkan untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara anggota sekaligus mendorong keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.

“Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Tolak Bantuan Malaysia untuk Karhutla, Komunikasi Masih Berjalan

Untuk menjalankan mandat, jabatan Presiden Dewan HAM PBB diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Ia memiliki pengalaman diplomatik di sejumlah posisi strategis, antara lain sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.

Penunjukan Sidharto sekaligus menempatkan Perutusan Tetap RI di Jenewa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan presidensi. Upaya tersebut didukung Perutusan Tetap RI di New York dan berbagai perwakilan Indonesia di luar negeri.

Secara historis, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB pada 2009 melalui Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada 2024 melalui Duta Besar Febrian A. Ruddyard.

Baca Juga: Sumsel jadi Lokasi Uji Coba Perdana Dry Ice untuk Atasi Kabut Asap Karhutla, Apakah Efektif?

Sebelum Dewan HAM PBB dibentuk, Indonesia turut memiliki pengalaman dalam kepemimpinan mekanisme HAM internasional.

Pada 2005, Duta Besar Makarim Wibisono mewakili Indonesia sebagai Ketua Komisi HAM PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB.

Presidensi 2026 juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam memperkuat fungsi lembaga tersebut, terutama melalui pendekatan dialog, pembangunan kepercayaan, dan pencarian titik temu di antara negara-negara anggota.

Dengan tema “A Presidency for All”, Indonesia menghadapi tanggung jawab untuk memastikan proses Dewan HAM PBB berjalan secara terbuka dan konstruktif di tengah beragam kepentingan internasional.