Pemerintah Tegaskan Tak Tolak Bantuan Malaysia untuk Karhutla, Komunikasi Masih Berjalan

Jakarta, IDM – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak menolak tawaran bantuan Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan.

Saat ini, komunikasi antarkedua negara masih berlangsung melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk membahas kemungkinan dukungan dalam operasi pemadaman kebakaran.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Data Informasi (Karo Humas Datin) Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Brigjen TNI Honi Havana mengatakan tawaran bantuan dari Malaysia mendapat apresiasi pemerintah Indonesia.

Namun, terdapat sejumlah aspek yang perlu dibahas sebelum keputusan mengenai bentuk kerja sama tersebut ditetapkan.

Baca Juga: BNPB Bantah Ada Penggeledahan KPK Hari Ini, Akui Sejumlah Ruangan Disegel

“Jadi, tidak ada kata kita menolak, tidak, karena ini untuk kepentingan masyarakat kita juga dan kita mengapresiasi tawaran itu. Semuanya masih berproses, tentunya banyak hal yang didiskusikan di situ,” kata Honi di Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (14/10).

Honi menjelaskan komunikasi mengenai tawaran bantuan tersebut saat ini dikoordinasikan melalui Kemlu sebagai jalur diplomatik resmi antara Indonesia dan Malaysia.

“Terkait status komunikasi ini, tentunya sedang ongoing, kanal tentunya melalui Kementerian Luar Negeri,” ujarnya.

Menurut Honi, tawaran bantuan dari negara sahabat perlu dibahas secara menyeluruh agar pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan karhutla di Indonesia.

Maka dari itu, belum adanya keputusan final tidak dapat diartikan sebagai penolakan terhadap bantuan yang ditawarkan Malaysia.

Pemerintah, kata dia, akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah komunikasi antarkedua negara berjalan dan menghasilkan kejelasan.

Apabila tawaran bantuan Malaysia disepakati, pelaksanaan operasionalnya akan dikoordinasikan dengan instansi pemerintah terkait.

Pembagian peran tersebut akan disesuaikan dengan jenis dukungan yang diberikan, baik berupa bantuan penanggulangan bencana maupun pengerahan aset dan personel militer.

Honi menyebut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menangani aspek operasional penanggulangan bencana.

Sementara itu, apabila bantuan melibatkan pesawat atau personel militer, koordinasi akan dilakukan bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Baca Juga: Menko Polkam Dudung Terima Dubes Arab Saudi, Perkuat Kemitraan Strategis di Bidang Keamanan

“Nanti operasionalnya di BNPB atau kalau nanti bantuan pesawat maupun personelnya itu militer, nanti tentunya dari Kementerian Pertahanan, mirip seperti kemarin pada saat kita mendapatkan bantuan dari Jepang,” ujar Honi.

Artinya, lanjut Honi, kemungkinan penerimaan bantuan tidak hanya menyangkut persetujuan diplomatik, tetapi juga kesiapan teknis dan koordinasi antarlembaga.

Pengaturan itu diperlukan agar dukungan dari luar negeri dapat terintegrasi dengan operasi penanganan karhutla yang sedang berlangsung di dalam negeri.

Meski begitu, pemerintah belum merinci keputusan akhir mengenai bentuk bantuan Malaysia maupun waktu pelaksanaannya.

Honi membeberkan proses komunikasi masih membutuhkan waktu karena terdapat sejumlah hal yang harus didiskusikan.

“Ini tentunya perlu proses yang membutuhkan waktu. Nanti tentunya akan kita laporkan,” ujarnya.

Adapun Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan negaranya masih menunggu respons resmi Indonesia atas tawaran bantuan untuk memadamkan karhutla di Sumatera dan Kalimantan.

Pasalnya, kebakaran turut menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kawasan regional.

Ahmad Zahid mengatakan Malaysia telah menawarkan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel untuk membantu operasi pemadaman di wilayah terdampak.

Zahid mengemukakan tawaran bantuan saat kunjungan resminya ke Jakarta pada bulan sebelumnya.

Baca Juga: BNPB Kerahkan Operasi Darat dan Udara, 639 Hektare Karhutla Masih Ditangani

Dalam kunjungannya, Ahmad Zahid bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain melalui jalur pertemuan bilateral, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (NADMA) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia disebut telah menyurati mitra mereka di Indonesia terkait tawaran bantuan.

“Penawaran itu kami lakukan dengan tulus, tetapi belum ada respons terhadap tawaran kami untuk membantu mereka,” kata Ahmad Zahid pada Minggu (11/10), yang dikutip dari media Malaysia, Scoop.

Ahmad Zahid juga menyatakan Malaysia memilih melihat situasi tersebut secara positif. Menurut dia, belum adanya respons yang diterima dapat saja berarti Indonesia menilai bantuan itu belum diperlukan.