BNPB Kerahkan Operasi Darat dan Udara, 639 Hektare Karhutla Masih Ditangani

Jakarta, IDM – Pemerintah terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Senin, 12 Oktober 2026, masih terdapat 639,23 hektare lahan yang terbakar dan dalam proses pemadaman.

Operasi darat dan udara terus dioptimalkan untuk menekan perluasan kebakaran, terutama di kawasan gambut dan wilayah yang sulit dijangkau.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan perkembangan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta.

Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan meliputi Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan Mesir Punya Tempat Istimewa dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Dari seluruh wilayah, Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan luasan kebakaran terbesar. BNPB mencatat kebakaran seluas 513,89 hektare di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yang mencakup wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.

“Untuk hari ini yang terbakar, yang masih ditangani oleh satgas di lapangan, jumlahnya adalah 639,23 hektare, yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah,” ujar Suharyanto.

Ia menjelaskan besarnya luasan kebakaran di Kalimantan Tengah dipengaruhi munculnya titik kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Kondisi itu membuat upaya pemadaman perlu dilakukan secara intensif dengan mempertimbangkan karakteristik medan, akses menuju lokasi, serta kondisi cuaca.

Dalam penanganan karhutla, pemerintah mengombinasikan operasi pemadaman dari darat dengan pengerahan helikopter water bombing.

Baca Juga: Presiden Prabowo Buka Peluang Prajurit Berkacamata: Boleh, tapi dia Pintar

Strategi ini diperlukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses personel darat, termasuk kawasan konservasi dan wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

BNPB mengerahkan helikopter water bombing untuk mendukung pemadaman di sejumlah lokasi, antara lain Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Tanjung Puting di wilayah Pangkalan Bun, serta Halmahera Timur, Maluku Utara.

Namun, operasi udara belum dapat berjalan optimal di seluruh wilayah. Di Kalimantan Tengah, helikopter water bombing terkendala kondisi cuaca dan jarak pandang sehingga pemadaman untuk sementara dititikberatkan pada operasi darat.

Ketika dukungan udara terhambat, personel di lapangan harus mengoptimalkan pemadaman melalui jalur darat sembari menunggu kondisi memungkinkan bagi penerbangan. Sementara itu, di Sumatra Selatan, operasi penerbangan baru dapat dilakukan pada Senin, (12/10).

BNPB juga merencanakan penguatan dukungan melalui operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan karhutla.

“Untuk Sumatra Selatan baru hari ini bisa terbang, dan nanti kami akan padukan dengan operasi modifikasi cuaca, kami tambah armadanya. Kalimantan Tengah menggunakan empat pesawat dan Sumatra Selatan menggunakan dua pesawat dari Pangkal Pinang,” kata Suharyanto.

Baca Juga: Presiden Prabowo Soroti Ancaman Perang Hibrida dan Drone, TNI-Polri Diminta Perkuat Profesionalisme

Selain mengandalkan operasi pemadaman, pemerintah terus memantau prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Potensi hujan alami pada pertengahan Oktober hingga November diharapkan membantu memperbaiki kondisi lahan dan menekan risiko berlanjutnya kebakaran.

Meski demikian, BNPB menegaskan upaya penanganan tidak akan bergantung semata-mata pada datangnya musim hujan.

Seluruh sumber daya yang tersedia tetap dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran sebelum hujan turun secara lebih merata.

“Begitu prediksi BMKG sudah mulai turun hujan alami di pertengahan Oktober sampai dengan November, dan selanjutnya setelah musim hujan turun, tentu saja kondisi karhutla akan lebih baik. Tapi sebelum itu kami siap untuk bekerja keras mengerahkan segala kemampuan yang kami miliki,” tandas Suharyanto.