Scam Center dan Radikalisasi Digital, Ancaman Baru Keamanan Kawasan

Jakarta, IDM – Ancaman keamanan regional saat ini semakin kompleks seiring berkembangnya kejahatan terorganisasi berbasis teknologi dan pola radikalisasi yang menyasar generasi muda melalui ruang digital.

Pemberantasan pusat penipuan daring atau scam center serta pencegahan radikalisasi di internet menjadi dua isu utama yang mendapat perhatian dalam pertemuan ke-7 Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM) di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Australia Anthony Stephen Burke, mengungkapkan negara-negara peserta memiliki kesamaan pandangan mengenai urgensi pemberantasan scam center yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berkaitan dengan eksploitasi dan penderitaan manusia.

“Ada kesamaan sikap dan kemarahan yang kuat terhadap kejahatan yang dilakukan pusat-pusat penipuan atau scam center. Tempat-tempat ini merupakan pabrik yang menghasilkan penderitaan dan eksploitasi,” kata Burke.

Menurutnya, kesamaan sikap tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat koordinasi antarnegara dalam menekan operasional jaringan penipuan lintas batas.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Indonesia Tak Bisa Lagi Naif, Kepentingan Nasional Harus Diselamatkan

Kejahatan semacam ini memanfaatkan teknologi, jaringan komunikasi, dan perbedaan yurisdiksi untuk menjalankan aktivitas ilegal yang sulit ditangani oleh satu negara secara mandiri.

Di sisi lain, perkembangan radikalisasi digital juga menjadi perhatian serius. Burke menilai pola perekrutan dan penyebaran ideologi ekstrem mengalami perubahan, baik dari sisi usia individu yang terpapar, kecepatan proses radikalisasi, maupun perpaduan ideologi yang dianut.

Kelompok terorisme konvensional, termasuk Daesh atau ISIS, masih menjadi ancaman. Namun, muncul pula karakteristik radikalisasi yang lebih dinamis, terutama di kalangan laki-laki muda yang aktif di ruang digital.

Sebagian individu, kata Burke, berinteraksi melalui platform gim daring. Ia menegaskan bahwa gim bukanlah masalah utama.

Persoalan muncul ketika fitur komunikasi dan komunitas di sekitarnya dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, membangun jejaring ekstrem, atau memengaruhi individu yang rentan.

Baca Juga: Rp34,9 Miliar Narkotika Berkedok Vape Dimusnahkan, Pemerintah Waspadai Modus Baru

“Anggotanya semakin muda, mengalami radikalisasi melalui internet dalam waktu singkat, dan menganut ideologi campuran,” ujarnya.

Perubahan ini menuntut negara-negara di kawasan untuk mengembangkan pendekatan pencegahan yang mampu mengikuti dinamika ruang digital.

Pertukaran informasi dilakukan agar negara-negara mitra dapat mengenali pola ancaman yang serupa, termasuk modus yang belum sepenuhnya teridentifikasi di wilayah masing-masing.

Burke juga mengingatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi memperbesar tantangan keamanan. Perkembangan teknologi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam menghadapi ancaman terorisme dan kejahatan terorganisasi yang terus beradaptasi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menyampaikan SRM ke-7 membahas beragam persoalan strategis, mulai dari keamanan domestik dan regional, migrasi ireguler, keamanan maritim, terorisme, kejahatan transnasional, hingga keamanan siber.

Baca Juga: Indonesia-Australia Dorong Penguatan Arsitektur Keamanan Regional

Pertemuan tersebut juga mencakup laporan Senior Official Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF), yang menjadi bagian dari pembahasan kerja sama dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dudung menekankan hasil pertemuan tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal. Kesepakatan tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat bagi keamanan dan stabilitas regional.

“Harapan kita, kesepakatan ini tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret ke depannya untuk memberikan manfaat nyata bagi keamanan dan stabilitas kawasan,” ujar Dudung.

“Pada akhirnya, keamanan kawasan adalah tanggung jawab bersama. Dengan kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi ancaman dan menjaga kawasan tetap aman, damai, dan stabil,” pungkas Dudung.