Jakarta, IDM – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menekankan pentingnya pengawasan yang mandiri, kredibel, dan berintegritas untuk memastikan kewenangan Kejaksaan dijalankan secara profesional dan akuntabel.

Menurut Dudung, pengawasan bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Pengawasan yang kuat juga diperlukan guna memastikan kewenangan negara digunakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Hal itu disampaikan Dudung dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional Tahun 2026 Komisi Kejaksaan RI dan Pengawasan Kejaksaan RI di Tangerang Selatan.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Dorong Revisi UU Peradilan Militer Segera Dibahas, Tak Perlu Tunggu Dua Tahun!

Dudung mengatakan, Kejaksaan memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga kewibawaan negara melalui pelaksanaan tugas penegakan hukum. Tanggung jawab tersebut harus disertai komitmen terhadap profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas.

"Kewenangan itu harus dijalankan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel, dengan didukung sistem pengawasan yang kuat," ujar Dudung.

Ia menjelaskan, pengawasan internal dan eksternal perlu berjalan secara saling melengkapi.

Pengawasan internal berperan menjaga disiplin dan kepatuhan dalam organisasi, sedangkan pengawasan eksternal menjadi elemen penting untuk memperkuat akuntabilitas institusi di hadapan masyarakat.

Baca Juga: Komisi I DPR Bawa Agenda Parlemen Terbuka Indonesia ke Forum Asia

Dudung mengingatkan kredibilitas lembaga penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjalankan kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga integritas dan memastikan adanya pengawasan yang dapat dipercaya.

"Kita tidak sedang berbicara hanya tentang kehormatan Kejaksaan atau kredibilitas Komisi Kejaksaan. Kita sedang berbicara tentang kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara," tegasnya.

Menurutnya, Kejaksaan yang kuat harus didukung sistem pengawasan yang mampu bekerja secara independen dan bertanggung jawab.

Baca Juga: Komisi I DPR Minta Kerja Sama Karhutla Indonesia-Singapura Berujung Langkah Nyata

Sebaliknya, pengawasan yang efektif juga membutuhkan integritas serta kemandirian agar dapat menjalankan fungsi kontrol secara kredibel.

"Kejaksaan yang kuat membutuhkan pengawasan yang kredibel. Pengawasan yang kredibel membutuhkan kemandirian dan integritas. Keduanya harus saling memperkuat demi kepentingan bangsa dan
negara," kata Dudung.

Ia menilai, penguatan pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Ketika kewenangan dijalankan secara profesional dan disertai pengawasan yang efektif, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dapat terus diperkuat.