
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB 2026, Usung Diplomasi Inklusif
Indonesia memperoleh mandat bersejarah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada 2026.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.

Indonesia memperoleh mandat bersejarah sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) pada 2026.

Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mendorong resolusi pertama tentang akses anak terhadap makanan bergizi sejak Dewan HAM PBB berdiri.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menuturkan bahwa kepercayaan merupakan kunci efektivitas dan masa depan dewan tersebut.

Indonesia bersama 68 negara menyerukan pentingnya akses terhadap pangan bergizi bagi anak sebagai bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Indonesia mendapat mandat untuk menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Indonesia secara resmi dinominasikan oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) untuk menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) periode 2026.

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, menyambut positif pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026.

Nominasi Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Penunjukan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026 oleh kelompok Asia-Pasifik dinilai sebagai bentuk pengakuan internasional atas konsistensi diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Indonesia dinominasikan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) tahun 2026. Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.