Indonesia Dorong Refleksi Kritis Dewan HAM PBB

Jakarta, IDM – Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menuturkan bahwa kepercayaan merupakan kunci efektivitas dan masa depan dewan tersebut.

"Kepercayaan ini perlu dibangun melalui konsultasi, dialog, dan kemitraan nyata," ujar Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro yang memimpin diskusi, dalam peringatan 20 Tahun Dewan HAM PBB di Jenewa, melansir keterangan tertulis Kemlu RI, Rabu (24/6).

Baca Juga: Pakistan Sebut AS-Iran akan Bahas Isu Nuklir Selama 60 Hari

Ia menuturkan, Dewan HAM dibentuk atas dasar kesepakatan negara-negara anggota PBB guna menghormati HAM secara universal. Presiden pertama Dewan HAM Luis Alfonso de Alba kala itu mengatakan bahwa tantangan membangun konsensus di awal karena negara-negara anggota memiliki pandangan yang sangat berbeda dan konflik di Gaza maupun Lebanon mewarnai dinamika. Dua puluh tahun kemudian, tantangan geopolitik tersebut masih relevan dan semakin berdampak.

Kendati menghadapi tantangan, dewan ini berhasil mengembangkan standar HAM internasional, Universal Periodic Review (UPR) dan sebagai forum PBB paling inklusif. Namun, Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk menegaskan bahwa pembaruan perlu dilakukan agar Dewan HAM lebih responsif menghadapi isu-isu baru seperti perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan agenda pembangunan pasca-2030.

Isu lain yang mengemuka adalah perlunya memastikan agar hasil dan rekomendasi Dewan HAM tidak berhenti di Jenewa, tetapi menjangkau masyarakat di tingkat lokal melalui peran Pelapor Khusus PBB, lembaga HAM nasional, dan organisasi kawasan.

Baca Juga: Iran Beri Penjelasan Terkait Walk Out dari Perundingan dengan AS

Malak, perwakilan pemuda dari Yordania, menegaskan hal senada: partisipasi generasi muda tidak boleh berhenti pada simbolisme, dan yang dibutuhkan adalah suara mereka yang betul-betul didengar dalam pengambilan keputusan.

Bagi Indonesia, momen peringatan ini punya makna tersendiri. Sejak Dewan dibentuk pada 2006, Indonesia enam kali terpilih sebagai anggota, dua kali menjabat Wakil Presiden (2009 dan 2024), dan kini untuk pertama kalinya menduduki kursi kepresidenan. Ini adalah rekam jejak wujud komitmen Indonesia dalam mendorong HAM.