DPR Apresiasi Indonesia sebagai Calon Tunggal Presiden Dewan HAM PBB

Jakarta, IDM – Nominasi Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council/UNHRC) untuk tahun 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini, menilai langkah tersebut sebagai pencapaian penting diplomasi Indonesia di tingkat global.

Menurut Amelia, pencalonan ini mencerminkan tingginya kepercayaan negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia (HAM) internasional.

Baca Juga: Nominasi Presiden Dewan HAM PBB Bukti Kepercayaan Dunia pada Diplomasi Indonesia

“Saya mengapresiasi langkah penting diplomasi Indonesia di panggung internasional, dengan dinominasikannya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) untuk tahun 2026,” ujar Amelia dalam pernyataannya.

Ia menilai proses pencalonan yang berlangsung melalui mekanisme yang disepakati bersama menunjukkan Indonesia dipandang mampu menjalankan peran strategis sebagai jembatan dialog yang inklusif dan objektif, khususnya dalam menghadapi isu-isu HAM yang kompleks dan sensitif.

“Nominasi ini mencerminkan kepercayaan yang kuat dari negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan komitmen Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global,” katanya.

Amelia juga menyoroti posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok geopolitik tertentu.

Menurutnya, posisi tersebut memberikan peluang bagi Indonesia untuk menegaskan kepemimpinan yang menekankan dialog, kerja sama multilateral, dan perlindungan HAM secara universal.

Baca Juga: DPR RI Dorong UU Keamanan Siber, Sebut Disinformasi Ancaman Nasional

“Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu memiliki kesempatan untuk menegaskan kepemimpinan yang berpihak pada dialog, kerja sama multilateral, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak,” terang Amelia.

Meski demikian, Amelia mengingatkan bahwa pencalonan di level internasional harus diiringi dengan komitmen nyata di dalam negeri.

Ia menegaskan kritik publik merupakan bagian penting dari ekosistem demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai hambatan.

“Kritik publik adalah bagian dari ekosistem demokrasi. Kritik menjadi pengingat agar komitmen HAM tidak berhenti pada diplomasi luar negeri, tetapi juga tercermin nyata di dalam negeri,” tegas Amelia.

Lebih lanjut, ia menilai pencalonan Indonesia sebagai calon Presiden UNHRC justru dapat menjadi alat ukur sekaligus pendorong percepatan pembenahan kebijakan HAM di dalam negeri.

Pemerintah, menurutnya, perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang selaras dengan standar HAM internasional, pelaporan yang transparan, serta penguatan kerja sama dengan lembaga pengawas nasional dan para pemangku kepentingan.

Baca Juga: DPR Dukung Pembentukan Kodam DIY, Keselamatan dan Risiko Gempa jadi Perhatian Utama

“Pemerintah perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang selaras dengan standar HAM internasional, pelaporan yang transparan, serta kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas nasional dan para pemangku kepentingan terkait,” ujarnya.

Amelia mengemukakan pencalonan ini bukan semata soal prestise diplomatik, melainkan peluang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam memperkuat tata kelola HAM internasional.

“Pada akhirnya, ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia. Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia,” pungkasnya. (Ykb)