Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menekankan pentingnya soliditas dan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan terpadu yang mencakup pemanfaatan teknologi, pencegahan, dan penegakan hukum
Pemerintah mulai menguji pendekatan teknologi baru dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan ancaman keamanan modern, termasuk perang hibrida dan penggunaan drone, yang menuntut peningkatan profesionalisme TNI dan Polri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menerima memorandum jabatan dari pejabat sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam prosesi serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10). Dudung resmi menggantikan Djamari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan mekanisme koordinasi yang telah dibangun pendahulunya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebut ruang digital dan media sosial sebagai salah satu medan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan bangsa di masa kini dan mendatang.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi.
Ikuti perkembangan, konteks, dan liputan terkait dalam satu tempat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menekankan pentingnya soliditas dan sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua.
Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan terpadu yang mencakup pemanfaatan teknologi, pencegahan, dan penegakan hukum
Pemerintah mulai menguji pendekatan teknologi baru dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Presiden Prabowo Subianto menyoroti perkembangan ancaman keamanan modern, termasuk perang hibrida dan penggunaan drone, yang menuntut peningkatan profesionalisme TNI dan Polri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menerima memorandum jabatan dari pejabat sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dalam prosesi serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10). Dudung resmi menggantikan Djamari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan mekanisme koordinasi yang telah dibangun pendahulunya, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Purnawirawan TNI Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Kamis (1/10).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebut ruang digital dan media sosial sebagai salah satu medan strategis dalam menghadapi tantangan keamanan bangsa di masa kini dan mendatang.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk korporasi.
